SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan berkat upaya inovatifnya dalam menangani proyek-proyek pembangunan yang sempat terhenti. Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Yusuf T Silambi mengungkapkan bahwa mereka telah mengadopsi pendekatan baru untuk mengatasi masalah ini, yang lebih dinamis dan kolaboratif.
Yusuf menyebutkan bahwa DPRD telah memulai pertemuan bersama OPD Kutim secara interaktif. “Kami tidak lagi hanya duduk di ruang rapat; kami turun langsung ke lapangan bersama-sama. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih nyata tentang tantangan yang kami hadapi,” ungkap Yusuf.
Inisiatif ini, menurutnya, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hambatan yang dihadapi pada setiap tahap pembangunan.
Selain itu, Yusuf menekankan pentingnya perbaikan sistem perizinan, yang selama ini menjadi kendala utama. “Kami mengusulkan sistem perizinan terpadu yang lebih efisien dan transparan. Dengan teknologi digital, proses perizinan dapat dipercepat sehingga tidak lagi memakan waktu berbulan-bulan,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi birokrasi yang rumit dan mempercepat realisasi proyek di lapangan.
Selain upaya tersebut, DPRD Kutim juga memprioritaskan penyelesaian konflik melalui pendekatan yang lebih humanis. Yusuf menegaskan pentingnya mediasi dan komunikasi intensif dengan masyarakat dan pihak terkait. “Kami percaya dengan melibatkan masyarakat sejak awal, kami dapat mencegah konflik yang tidak perlu dan memastikan proyek ini benar-benar bermanfaat bagi mereka,” tambahnya.
Tidak berhenti di situ, DPRD Kutim juga memperkenalkan sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih ketat dan berkala. Melalui pemantauan yang lebih sering, setiap hambatan yang muncul dapat diidentifikasi dan diatasi dengan cepat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap proyek berjalan sesuai rencana dan target. Pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya,” tegas Yusuf.
Dengan anggaran yang diproyeksikan mencapai 10 triliun pada revisi anggaran mendatang, Yusuf optimis bahwa proyek-proyek di Kutim akan segera terselesaikan. “Kami tidak hanya fokus pada strategi, tetapi juga memperbaiki sistem secara menyeluruh. Dengan sistem yang lebih baik, kami dapat lebih efektif mengakomodasi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui langkah-langkah inovatif ini, DPRD Kutim berharap dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola proyek pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kuat DPRD Kutim dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan lebih cepat.
Untuk mengatasi masalah ini, Yusuf menyebutkan bahwa pada tahun 2024, beberapa kontraktor dari luar Kutim akan diundang. “Sebenarnya bukan kualitas kontraktor yang menjadi masalah utama, melainkan situasi dan kondisi di lapangan yang menghambat mereka,” jelasnya. (Adv/*)
Tinggalkan Balasan