SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Desa Sangatta Utara, Kutai Timur, mengalami kendala yang signifikan, menurut Yusuf Silambi, seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kutai Timur. Proyek ini, yang seharusnya selesai pada tahun 2024, masih terjebak dalam masalah-masalah yang menghambat kemajuannya.
Menurut Silambi, kendala utama yang menghambat pembangunan pelabuhan adalah campur tangan politik yang mengganggu jalannya proyek. Meskipun anggaran sudah disepakati sejak tahun 2023, proyek ini belum menunjukkan perkembangan yang memuaskan. “Anggaran dari PT KPC sudah kita sepakati, namun saat ini juga tidak sesuai apa yang diharapkan justru berbeda dari kesepakatan awal,” ungkap Silambi.
Dia menambahkan bahwa manajemen PT Kaltim Prima Coal (KPC) tidak dapat bekerja maksimal karena proyek ini terus-menerus dikaitkan dengan politik. KPC merupakan perusahaan tambang batu bara yang memiliki pengaruh besar di daerah tersebut.
Silambi juga meminta peran media untuk membantu menemukan akar masalah yang menyebabkan proyek tertunda. Menurutnya, media harus menjadi jembatan untuk memastikan manajemen KPC dapat melaksanakan pekerjaannya dengan aman dan damai.
Selain masalah politik, Silambi juga menyoroti kendala dengan kontraktor yang ditugaskan. Meskipun kontrak sudah ditandatangani, kontraktor tidak dapat bekerja maksimal karena situasi dan kondisi di lapangan. “Kendala ini bukan permasalahan internal KPC, mereka sudah mempersiapkan anggaran. Namun, kontraktornya tidak bisa bekerja karena situasi dan kondisi di lapangan,” tegas Silambi.
Dalam konteks ini, peran media menjadi penting dalam mengkomunikasikan masalah ini kepada publik, termasuk tokoh masyarakat dan pemuda, agar mereka dapat mendukung kelancaran proyek. Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat pembangunan Pelabuhan Kenyamukan ini.
Sebagai akibat dari kendala-kendala ini, proyek tersebut berisiko mengalami penundaan lebih lanjut dan potensial mengganggu rencana pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret perlu segera diambil untuk memastikan proyek ini dapat diselesaikan dengan efisien dan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. (adv/*)
Tinggalkan Balasan