SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutai Timur (Kutim) melalui anggotanya, Mulyana, menyuarakan dua isu krusial: penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan transparansi pendapatan transfer.
Mulyana menekankan pentingnya penyertaan modal pada BUMD dengan tujuan yang jelas dan strategis. Menurutnya, investasi ini harus dirancang untuk menghasilkan dividen yang berkelanjutan dan pengaruh jangka panjang, bukan untuk tujuan spekulatif atau sekadar diperjualbelikan.
“Investasi pada BUMD harus berkontribusi nyata terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Mulyana.
Ia menambahkan, BUMD yang dikelola dengan baik dapat menjadi pilar ekonomi daerah yang kuat, mendukung berbagai program pembangunan, dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, Fraksi AKB mendesak agar setiap penyertaan modal didasarkan pada kajian yang mendalam dan rencana bisnis yang transparan.
Selain itu, Mulyana juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam penggunaan pendapatan transfer. Pada tahun ini, pendapatan transfer Kutim mencapai Rp7,67 triliun, melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp7,44 triliun.
Namun, Mulyana menekankan perlunya detail yang jelas mengenai alokasi dana tersebut. “Transparansi ini bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang bagaimana dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Transparansi ini dianggap penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan memberikan laporan yang jelas dan terperinci, masyarakat dapat memahami alokasi dana untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Pernyataan Mulyana mendapat dukungan dari rekan-rekannya di DPRD Kutim. Mereka sepakat bahwa investasi pada BUMD harus dilakukan dengan bijaksana, memastikan setiap rupiah yang diinvestasikan membawa dampak positif bagi pembangunan jangka panjang. Transparansi dalam pengelolaan pendapatan transfer juga diakui sebagai langkah penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.
Melalui advokasi ini, Fraksi AKB menunjukkan komitmennya untuk mendorong kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Isu penyertaan modal pada BUMD dan transparansi pendapatan transfer menjadi titik fokus dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah di Kutim.
Dengan demikian, langkah ini tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, menjadikan Kutai Timur sebagai contoh pengelolaan daerah yang transparan dan akuntabel. (Adv/*)
Tinggalkan Balasan