SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Timur (Kutim), Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutim melalui anggotanya, Mulyana, menyuarakan pentingnya penerapan strategi yang tepat dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Pernyataan ini mencuat saat membahas keberhasilan Kutim yang memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp7,67 triliun, melebihi target awal Rp7,44 triliun.
Mulyana menekankan bahwa penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukanlah langkah spekulatif semata. “Investasi pada BUMD harus diarahkan untuk mendapatkan dividen berkelanjutan serta menciptakan dampak positif jangka panjang bagi perusahaan tersebut,” jelasnya. Hal ini, menurut Mulyana, akan berimplikasi langsung pada peningkatan PAD Kutim yang pada akhirnya akan memperkuat pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Mulyana menggarisbawahi bahwa penyertaan modal yang tepat tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMD. Dengan demikian, investasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Keberhasilan Kutim dalam melebihi target pendapatan transfer harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya. “Pendapatan transfer sebesar Rp7,67 triliun harus diuraikan secara rinci dan jelas. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana tersebut dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan mereka,” tegas Mulyana.
Dia menekankan bahwa tanpa transparansi, upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dana transfer bisa diragukan efektivitasnya. Oleh karena itu, pengelolaan dana harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan agar setiap langkah dapat diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat.
Fraksi AKB DPRD Kutim berkomitmen untuk terus mengawal penggunaan dana publik ini. “Sebagai wakil rakyat, kami bertanggung jawab memastikan setiap pengeluaran dan investasi yang dilakukan pemerintah daerah membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Mulyana.
Dengan demikian, Fraksi AKB akan mengintensifkan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap program yang didanai dari pendapatan transfer. Langkah ini bertujuan agar setiap rupiah yang diinvestasikan benar-benar memberikan nilai tambah dan tidak disalahgunakan.
Melalui strategi yang tepat dan transparansi penggunaan dana publik, diharapkan Kutim dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Fraksi AKB bertekad menjadikan ini sebagai prioritas utama dalam menjalankan tugas pengawasan dan legislasi mereka. (Adv/*)
Tinggalkan Balasan