SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Suara dukungan mengalir dari Fraksi Nasdem DPRD Kutai Timur (Kutim) terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menciptakan gambaran yang lebih transparan terkait kinerja keuangan selama tahun 2023. Pernyataan ini disampaikan oleh Ubaldus Badu, salah satu anggota Fraksi Nasdem yang menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di daerah tersebut.

Rencana Peraturan Daerah (Raperda) yang telah disusun oleh Pemerintah Kutai Timur mendapat sorotan positif dari Fraksi Nasdem. Raperda ini dianggap sebagai langkah yang signifikan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan publik yang efektif, yang tercermin dalam gambaran yang komprehensif tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Ubaldus menjelaskan bahwa transparansi adalah kunci utama untuk membangun kepercayaan publik yang kokoh. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait keuangan publik.

Selain itu, Fraksi Nasdem juga menekankan pentingnya evaluasi rutin terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan efisiensi penggunaan dana publik serta kepatuhan terhadap prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Tidak hanya itu, Fraksi Nasdem juga menggarisbawahi perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. Kolaborasi ini dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar menguntungkan Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan.

“Dengan langkah-langkah transparansi dan evaluasi yang dilakukan secara rutin, kami berharap dapat terus meningkatkan kinerja keuangan dan transparansi di Kutai Timur. Ini adalah langkah penting menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat Kutai Timur,” tegas Ubaldus.

Dengan demikian, dukungan dari Fraksi Nasdem terhadap langkah-langkah transparansi keuangan Pemerintah Kutai Timur memberikan sinyal positif terhadap upaya untuk membangun tata kelola keuangan publik yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. (Adv/*)