Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial » DTPHP Kutim Dorong Petani Ikut Asuransi Pertanian untuk Antisipasi Gagal Panen

DTPHP Kutim Dorong Petani Ikut Asuransi Pertanian untuk Antisipasi Gagal Panen

  • account_circle Redaksi Pojokdigital.co.id
  • calendar_month Rab, 5 Nov 2025

Kutai Timur – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mendorong petani untuk memanfaatkan program asuransi pertanian sebagai upaya perlindungan terhadap risiko gagal panen. Kepala DTPHP Kutim, Dyah Ratnaningrum, menekankan bahwa program ini menjadi jaring pengaman penting, khususnya bagi petani yang tinggal di wilayah rawan bencana seperti banjir atau kekeringan.

“Program asuransi pertanian sangat penting sebagai perlindungan bagi petani, terutama di daerah yang rentan terhadap bencana,” ujar Dyah.

Program asuransi ini dijalankan melalui kerja sama dengan PT Jasindo, yang bertindak sebagai penyedia layanan asuransi pertanian. Namun, Dyah mengakui bahwa tidak semua wilayah bisa dijangkau karena adanya kriteria risiko tinggi yang harus dipenuhi. Beberapa daerah, seperti Bengalon, seringkali tidak dapat diikutsertakan karena tingkat risiko dianggap terlalu tinggi oleh pihak asuransi.

Meski begitu, DTPHP tidak tinggal diam. Pihaknya terus melakukan pendampingan kepada petani, termasuk melakukan pemetaan wilayah yang memenuhi syarat, agar jumlah petani yang mendapatkan perlindungan dapat meningkat. Selain itu, DTPHP juga memberikan edukasi mengenai pentingnya asuransi pertanian dan cara pendaftaran sehingga program ini dapat diakses dengan lebih mudah.

Dyah berharap, ke depan kebijakan nasional dan kerja sama dengan lembaga asuransi dapat lebih fleksibel sehingga wilayah dengan risiko tinggi juga bisa mendapatkan perlindungan. Dengan demikian, petani di Kutim dapat merasa lebih aman, produktivitas pertanian tetap terjaga, dan ketahanan pangan daerah dapat diperkuat.ADV

Loading

  • Penulis: Redaksi Pojokdigital.co.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Kutim Buka Kegiatan Pemberian Bantuan Inflasi Dampak Naiknya BBM

    Bupati Kutim Buka Kegiatan Pemberian Bantuan Inflasi Dampak Naiknya BBM

    • calendar_month Ming, 4 Des 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 260
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman membuka kegiatan lounching pemberian bantuan Inflasi dampak naiknya BBM di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutai Timur, Minggu (4/12/2022). Pemberitan bantuan inflasi dampak naiknya bahan bakar minyak (BBM) diberikan kepada ojek online, sopir angkutan umum, tenaga kerja serta pelaku UMKM di Kutim. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dalam […]

    Loading

  • Fraksi AKB Serukan Transparansi dan Strategi Penyertaan Modal BUMD untuk Maksimalkan PAD Kutim

    Fraksi AKB Serukan Transparansi dan Strategi Penyertaan Modal BUMD untuk Maksimalkan PAD Kutim

    • calendar_month Jum, 14 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 278
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Timur (Kutim), Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutim melalui anggotanya, Mulyana, menyuarakan pentingnya penerapan strategi yang tepat dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Pernyataan ini mencuat saat membahas keberhasilan Kutim yang memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp7,67 triliun, melebihi target awal Rp7,44 triliun. Mulyana […]

    Loading

  • Realisasi Belanja Daerah Capai 84,18 Persen Menjadi Bukti Komitmen Pembangunan Berkelanjutan di Kutim 

    Realisasi Belanja Daerah Capai 84,18 Persen Menjadi Bukti Komitmen Pembangunan Berkelanjutan di Kutim 

    • calendar_month Jum, 14 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 249
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Dalam sebuah langkah signifikan yang mencerminkan dedikasi terhadap pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) berhasil mencatatkan realisasi belanja daerah sebesar Rp7,54 triliun pada tahun anggaran 2023. Angka ini mewakili 84,18 persen dari total anggaran belanja yang dianggarkan, yakni Rp8,96 triliun. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi sebuah refleksi dari visi […]

    Loading

  • DPPKB Kutim Perkuat Sinergi Lintas OPD untuk Tangani Keluarga Berisiko Stunting

    DPPKB Kutim Perkuat Sinergi Lintas OPD untuk Tangani Keluarga Berisiko Stunting

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Pojokdigital.co.id
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Upaya menekan angka stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus digencarkan melalui pendekatan kolaboratif antarinstansi. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi, menegaskan bahwa sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi kunci utama dalam percepatan penanganan keluarga berisiko stunting. “Tidak bisa satu instansi bekerja sendiri. Semua OPD punya […]

    Loading

  • Verifikasi Masif, Kutim Berhasil Turunkan Angka Anak Tidak Sekolah Secara Signifikan

    Verifikasi Masif, Kutim Berhasil Turunkan Angka Anak Tidak Sekolah Secara Signifikan

    • calendar_month Sen, 10 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Pojokdigital.co.id
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kini tengah menjalankan proses validasi besar-besaran terhadap data Anak Tidak Sekolah (ATS) setelah laporan nasional menunjukkan angka yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar akurat dan dapat dijadikan dasar kebijakan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, […]

    Loading

  • Fraksi PDI DPRD Kutim Mendorong Transparansi Keuangan yang Lebih Baik

    Fraksi PDI DPRD Kutim Mendorong Transparansi Keuangan yang Lebih Baik

    • calendar_month Jum, 14 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 226
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Timur (Kutim), Siang Geah, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketiadaan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur. Siang Geah menekankan bahwa hal ini melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 298, […]

    Loading

expand_less