Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial » DTPHP Kutim Dorong Petani Ikut Asuransi Pertanian untuk Antisipasi Gagal Panen

DTPHP Kutim Dorong Petani Ikut Asuransi Pertanian untuk Antisipasi Gagal Panen

  • account_circle Redaksi Pojokdigital.co.id
  • calendar_month Rab, 5 Nov 2025

Kutai Timur – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mendorong petani untuk memanfaatkan program asuransi pertanian sebagai upaya perlindungan terhadap risiko gagal panen. Kepala DTPHP Kutim, Dyah Ratnaningrum, menekankan bahwa program ini menjadi jaring pengaman penting, khususnya bagi petani yang tinggal di wilayah rawan bencana seperti banjir atau kekeringan.

“Program asuransi pertanian sangat penting sebagai perlindungan bagi petani, terutama di daerah yang rentan terhadap bencana,” ujar Dyah.

Program asuransi ini dijalankan melalui kerja sama dengan PT Jasindo, yang bertindak sebagai penyedia layanan asuransi pertanian. Namun, Dyah mengakui bahwa tidak semua wilayah bisa dijangkau karena adanya kriteria risiko tinggi yang harus dipenuhi. Beberapa daerah, seperti Bengalon, seringkali tidak dapat diikutsertakan karena tingkat risiko dianggap terlalu tinggi oleh pihak asuransi.

Meski begitu, DTPHP tidak tinggal diam. Pihaknya terus melakukan pendampingan kepada petani, termasuk melakukan pemetaan wilayah yang memenuhi syarat, agar jumlah petani yang mendapatkan perlindungan dapat meningkat. Selain itu, DTPHP juga memberikan edukasi mengenai pentingnya asuransi pertanian dan cara pendaftaran sehingga program ini dapat diakses dengan lebih mudah.

Dyah berharap, ke depan kebijakan nasional dan kerja sama dengan lembaga asuransi dapat lebih fleksibel sehingga wilayah dengan risiko tinggi juga bisa mendapatkan perlindungan. Dengan demikian, petani di Kutim dapat merasa lebih aman, produktivitas pertanian tetap terjaga, dan ketahanan pangan daerah dapat diperkuat.ADV

Loading

  • Penulis: Redaksi Pojokdigital.co.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Kutim Kembangkan Regulasi Penting untuk Pondok Pesantren

    DPRD Kutim Kembangkan Regulasi Penting untuk Pondok Pesantren

    • calendar_month Rab, 12 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 454
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) tengah giat menggarap inisiatif penting terkait regulasi pondok pesantren. Anggota DPRD Kutim, Agusriansyah Ridwan, menyoroti urgensi langkah ini karena peran penting pondok pesantren dalam pembangunan pendidikan agama dan sosial masyarakat. “Kehadiran peraturan yang tegas akan memastikan pondok pesantren beroperasi dengan teratur, memberikan manfaat maksimal […]

    Loading

  • Yan Ipui Menguatkan Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Konflik Hubungan Industrial

    Yan Ipui Menguatkan Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Konflik Hubungan Industrial

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 455
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Konflik hubungan industrial di Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan utama dengan pernyataan tegas dari Anggota DPRD Kutim, Yan Ipui yang menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menangani masalah tersebut secara langsung. Pernyataan ini menggarisbawahi batasan yang jelas mengenai peran DPRD dalam penyelesaian perselisihan antara perusahaan dan pekerja di sektor industri. Yan […]

    Loading

  • Jimmy Sebut RPJMD Adalah Panduan Utama Pembangunan Daerah

    Jimmy Sebut RPJMD Adalah Panduan Utama Pembangunan Daerah

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 426
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmy menegaskan pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen strategis yang krusial dalam mengarahkan pengembangan dan pemekaran wilayah Kutim. Dalam pernyataannya, Jimmy menyatakan bahwa RPJMD bukan hanya sekadar dokumen formal, melainkan panduan utama yang menentukan langkah-langkah penting dalam pembangunan wilayah. “RPJMD menetapkan arah strategis dan […]

    Loading

  • Pilkades Serentak di Kutim Berjalan Aman dan Kondusif

    Pilkades Serentak di Kutim Berjalan Aman dan Kondusif

    • calendar_month Sen, 5 Des 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 504
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman kembali melanjutkan rapat koordinasi (Rakor) dengan 17 kecamatan yang melangsungkan Pilkades Serentak di Kutim di 77 desa melalui virtual di Ruang Live Zoom Kantor Diskominfo Kutim, Senin (5/12/2022). Rakor digelar usai BUpati dana jajaran Pemkab Kutim melakukan webinar dengan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri RI. Dilaporkan hasil seluruh […]

    Loading

  • Fraksi PDI Soroti Kekurangan Informasi dan Beri Apresiasi Capaian Keuangan Daerah Kutim

    Fraksi PDI Soroti Kekurangan Informasi dan Beri Apresiasi Capaian Keuangan Daerah Kutim

    • calendar_month Jum, 14 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 414
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Timur (Kutim) secara tegas menyoroti kekurangan informasi yang terdapat dalam Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah terbaru. Dalam rapat sidang paripurna ke-27, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutim, Siang Geah menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta pembangunan di Kutim. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kekurangan […]

    Loading

  • Pemerintah Batu Ampar Usulkan Perubahan 14 Ribu Hektare Kawasan Hutan Jadi APL

    Pemerintah Batu Ampar Usulkan Perubahan 14 Ribu Hektare Kawasan Hutan Jadi APL

    • calendar_month Sel, 11 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Pojokdigital.co.id
    • visibility 284
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Pemerintah Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), terus mendorong revisi tata ruang guna mendukung pembangunan wilayah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengajuan perubahan status kawasan hutan menjadi Area Penggunaan Lain (APL) seluas 14 ribu hektare. Namun hingga kini, hanya sekitar 700 hektare yang disetujui oleh pihak berwenang. Camat Batu Ampar, […]

    Loading

expand_less