Index Berita

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Langkah konkret dalam meningkatkan perlindungan anak di Kutai Timur diambil oleh Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, dengan membentuk Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) di setiap kecamatan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat jaringan perlindungan anak secara lokal dan meningkatkan efektivitas program-program yang ada. Asti Mazar menegaskan bahwa pentingnya […]

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Evaluasi sistem beasiswa di Kutai Timur menjadi fokus utama bagi Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Leni Anggriani, yang menegaskan pentingnya memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran dan adil bagi para penerimanya. Dalam pernyataannya, Leni menggarisbawahi bahwa evaluasi mendalam terhadap proses seleksi dan distribusi beasiswa menjadi langkah krusial. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi […]

SANGATTA, ETENSI.COM – Masalah kekurangan ruang kelas di sejumlah SMA dan SMK di wilayah Sangatta menjadi perhatian serius bagi Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Muhammad Amin. Dalam sebuah pertemuan penting yang dihadiri oleh perwakilan UPT Disdik Provinsi Kaltim Wilayah II, Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, serta kepala sekolah dari SMA dan SMK setempat, Muhammad Amin […]

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), dr Novel, menekankan pentingnya penyaluran uang rakyat yang tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam sebuah pernyataan terbaru, dr Novel menyoroti bahwa dana publik harus disalurkan kepada anak-anak Kutai Timur yang benar-benar membutuhkan, tanpa ada campur tangan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. “Transparansi dan akuntabilitas […]

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Asti Mazar Bulang, Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur (Kutim), mengumumkan kemitraan strategis dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Langkah ini melibatkan sosialisasi di 18 kecamatan di Kutim, mencakup berbagai aspek hak-hak anak dan upaya pencegahan terhadap kekerasan serta pelecehan. Asti Mazar Bulang […]

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmy menyoroti urgensi pembangunan asrama mahasiswa permanen di wilayah ini sebagai langkah strategis untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa. Dalam sebuah wawancara, Jimmy mengungkapkan pengalamannya tinggal di asrama saat belajar di pusat Indonesia, yang memberikan pemahaman mendalam akan pentingnya fasilitas asrama yang layak dan stabil bagi mahasiswa. […]

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui menegaskan bahwa saat ini tidak ada urgensi untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) baru terkait dengan masalah hubungan industrial di daerah tersebut. Menurutnya, undang-undang yang sudah berlaku saat ini sudah cukup komprehensif dalam mengatur segala aspek yang terkait dengan hubungan antara perusahaan dan pekerja. “Dalam […]

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Asti Mazar dari DPRD Kutai Timur (Kutim) mengangkat isu pentingnya mendirikan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan anak-anak di daerah ini. Dalam sebuah pernyataan, Asti menegaskan bahwa kehadiran LPAI akan menjadi tonggak penting dalam upaya melindungi hak-hak anak dan memberikan mereka lingkungan yang aman dan mendukung. “Pendirian […]

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Infrastruktur jalan di Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan serius bagi Anggota DPRD Kutim, Jimmy, yang menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang belum maksimal meskipun adanya proyek-proyek pembangunan yang telah dilaksanakan. Jimmy menyoroti pentingnya infrastruktur jalan yang baik sebagai fondasi utama dalam mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah ini. “Kualitas infrastruktur jalan bukan hanya soal […]

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kapasitas untuk menentukan siapa yang benar atau salah dalam konflik hubungan industrial. Menurutnya, keputusan akhir mengenai hal tersebut harus ditentukan oleh pengadilan. “DPRD tidak memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang benar atau salah dalam konflik ini. Keputusan tersebut merupakan ranah […]