DP3A Kutim Dorong Sinergi OPD untuk Perkuat Anggaran Responsif Gender
- account_circle Redaksi Pojokdigital.co.id
- calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali menegaskan pentingnya kerja bersama dalam memperkuat penerapan anggaran responsif gender (ARG).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutim, Idham Cholid, menyampaikan bahwa keberhasilan ARG sangat bergantung pada kekompakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), bukan hanya satu atau dua instansi.
Pesan tersebut ia sampaikan saat membuka Forum Group Discussion (FGD) ARG di Hotel Royal Victoria. Idham menjelaskan bahwa setiap OPD memiliki peran penting dalam memastikan proses perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi berjalan sesuai prinsip pengarusutamaan gender (PUG).
Ia menyoroti beberapa mekanisme yang wajib dilakukan secara terkoordinasi, seperti penandaan kegiatan responsif gender (gender tagging), asistensi penyusunan rencana kerja, hingga proses review anggaran oleh BPKAD dan Inspektorat.
“Semua tahapan ini harus saling terhubung. Jika berjalan sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal,” ujar Idham.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah kendala yang muncul selama ini bukan disebabkan oleh kurangnya aturan, melainkan lemahnya pemahaman dan koordinasi antar-OPD. Ada dinas yang belum memahami konsep gender tagging, dan ada pula yang belum mampu menterjemahkan kebutuhan kelompok rentan ke dalam dokumen perencanaan.
“Kolaborasi harus diperkuat. Hanya dengan cara itu ARG bisa benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
Idham juga mengingatkan bahwa tahun anggaran 2026 diperkirakan akan menghadapi tekanan akibat terbatasnya alokasi pembiayaan operasional. Karena itu, setiap program harus disusun lebih selektif, tepat sasaran, dan memperhatikan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa ARG bukan hanya persyaratan administrasi, tetapi instrumen untuk memastikan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang adil dalam pembangunan.
Melalui penguatan sinergi lintas OPD, Pemkab Kutim berharap implementasi ARG dapat berjalan lebih solid dan mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. ADV
- Penulis: Redaksi Pojokdigital.co.id
