Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Eksekutif » Balai Penyuluh KB Muara Bengkal Diresmikan

Balai Penyuluh KB Muara Bengkal Diresmikan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kam, 8 Agu 2024

KUTAI TIMUR – Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Muara Bengkal, Kabuapten Kutai Timur (Kutim), akhirnya diresmikan Bupati Ardiansyah Sulaiman, Rabu (7/8/2024). Peresmiannya ditandai dengan penandatangan prasasti dilanjutkan peninjauan bangunannya.

Pada kesempatan itu, Bupati Kutim Ardiansyah mengatakan, Gedung balai tersebut dinilai cukup sangat representatif dan layak digunakan untuk wadah bermusyawarah.

“Maksimalkan fungsi dari balai penyuluh KB sebagai wadah untuk pelaksanaan operasional penyuluhan dan pembinaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga,” kata Ardiansyah.

Sebelumnya, Kadis PPKB Kutim Achmad Junaidi B menyampaikan balai penyuluh KB berlokasi di area kantor Camat Muara Bengkal yang lama, tepatnya jalan Abol Hasan, Desa Muara Bengkal Ulu. Dikatakan, kenapa lokasinya tidak di kawasan kantor camat yang baru? Karena permintaan para penyuluh KB yang menginginkan di lokasi tersebut, sedangkan kalau di kantor camat yang baru jauh dari pemukiman warga.

“Saat ini Kutim baru memiliki delapan balai penyuluh KB di beberapa kecamatan dan lainnya belum ada balai penyuluh. Tahun ini juga bakal dibangun lagi dua balai penyuluh, yakni di kecamatan Rantau Pulung dan Telen,” jelasnya.

Junaidi mengatakan jumlah penyuluh KB yang berstatus pegawai BKKBN sebanyak 43 orang. Jadi 43 penyuluh ini statusnya bukan pegawai Pemkab Kutim, namun berstatus pegawai pusat. Akan tetapi asas manfaat pekerjaannya berada di Kutim.

“Dari 141 desa dan kelurahan minimal ada satu penyuluh KB. Jadi bagi putra-putri kita yang memenuhi syarat dan kompetensi untuk menjadi penyuluh masih terbuka. Pak sekda memberikan arahan, bagaimana ke depannya kami menganalisis para penyuluh ini bisa diangkat menjadi outshorsing,” urainya.

Ia berharap bupati bisa menyetujui hal itu, sehingga di 2025 nanti tidak ada desa yang tidak memiliki penyuluh. Kemudian dia meminta balai yang sudah diresmikan ini bisa dimaksimalkan berkolaborasi dengan seluruh kader institusi masyarakat pedesaan (IMP) .

“Kader IMP berjumlah 947 orang, artinya di balai penyuluh KB ini bisa menjadi tempat berkumpul bermusyawarah dengan para kader terkait program-program DPPKB dan BKKBN,” ujar Junaidi.

Tampak mendampingi dalam peresmian itu, Ketua TP-PKK Ny Siti Robiah, Seskab Rizali Hadi, Camat Muara Bengkal Nor Hadi dan undangan lainnya. (*)

Loading

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Asti Mazar: Evaluasi Program untuk Kemajuan Kutai Timur

    Asti Mazar: Evaluasi Program untuk Kemajuan Kutai Timur

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 317
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar menegaskan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang telah diterapkan di wilayah Kutim. Dalam pernyataannya, Asti menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kegagalan dari setiap program, serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Asti menjelaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat, perencanaan […]

    Loading

  • Yan Ipui Tekankan Perlunya Mediasi Efektif dalam Sengketa Ketenagakerjaan di Kutim

    Yan Ipui Tekankan Perlunya Mediasi Efektif dalam Sengketa Ketenagakerjaan di Kutim

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 333
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui menekankan pentingnya mediasi yang efektif dan dialog intensif dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang saat ini terjadi antara karyawan dan manajemen sebuah perusahaan di Kutim. Meski Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim telah berupaya keras menyelesaikan masalah ini dengan memberikan anjuran berdasarkan telaah hukum yang mendalam, […]

    Loading

  • Evaluasi Berkala Diperketat, Asti Mazar Bulang: Proyek Tertunda di Kutim Segera Tuntas

    Evaluasi Berkala Diperketat, Asti Mazar Bulang: Proyek Tertunda di Kutim Segera Tuntas

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 312
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – DPRD Kutai Timur (Kutim) berkomitmen untuk memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh proyek pembangunan di daerah ini. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa proyek-proyek tersebut tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar Bulang dalam pernyataannya menjelaskan bahwa langkah ini merupakan […]

    Loading

  • DTPHP Kutim Dorong Petani Ikut Asuransi Pertanian untuk Antisipasi Gagal Panen

    DTPHP Kutim Dorong Petani Ikut Asuransi Pertanian untuk Antisipasi Gagal Panen

    • calendar_month Rab, 5 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Pojokdigital.co.id
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mendorong petani untuk memanfaatkan program asuransi pertanian sebagai upaya perlindungan terhadap risiko gagal panen. Kepala DTPHP Kutim, Dyah Ratnaningrum, menekankan bahwa program ini menjadi jaring pengaman penting, khususnya bagi petani yang tinggal di wilayah rawan bencana seperti banjir atau kekeringan. […]

    Loading

  • Pendataan PBB di Kutim Bermasalah, Faizal Rachman Dorong Reformasi Sistem Pajak

    Pendataan PBB di Kutim Bermasalah, Faizal Rachman Dorong Reformasi Sistem Pajak

    • calendar_month Rab, 19 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 414
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Kutai Timur (Kutim) tengah menghadapi isu serius terkait ketidakakuratan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berpotensi merugikan pendapatan daerah dan menciptakan ketidakadilan di kalangan masyarakat. Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman mengungkapkan bahwa selama ini pendataan PBB hanya mencatat tanah tanpa menyertakan bangunan yang berdiri di atasnya. Hal ini menimbulkan pembayaran pajak […]

    Loading

  • Dampak Konflik Hubungan Industrial di Kutim, Yan Sebut DPRD Hanya Berperan sebagai Fasilitator

    Dampak Konflik Hubungan Industrial di Kutim, Yan Sebut DPRD Hanya Berperan sebagai Fasilitator

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 316
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kapasitas untuk menentukan siapa yang benar atau salah dalam konflik hubungan industrial. Menurutnya, keputusan akhir mengenai hal tersebut harus ditentukan oleh pengadilan. “DPRD tidak memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang benar atau salah dalam konflik ini. Keputusan tersebut merupakan ranah […]

    Loading

expand_less