Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kabar Parlemen » Asti Mazar Mendorong Sinergi untuk Capai Target Penanganan Stunting di Kutai Timur

Asti Mazar Mendorong Sinergi untuk Capai Target Penanganan Stunting di Kutai Timur

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sen, 15 Jul 2024

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang efektif dalam upaya mencapai target nasional penanganan stunting sebesar 14 persen. Dalam pernyataannya, Asti menegaskan bahwa keberhasilan dalam mengatasi stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk instansi kesehatan, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

“Kami sangat membutuhkan sinergi yang kuat antara semua pihak terkait untuk menanggulangi stunting. Tanpa koordinasi yang baik, target nasional ini akan sulit tercapai,” ujar Asti.

Stunting, yang merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, menjadi perhatian serius di Kutim. Data terbaru menunjukkan bahwa masih banyak anak yang terkena stunting di daerah ini, sehingga dibutuhkan program-program intervensi yang lebih intensif dan terstruktur.

Asti juga menekankan peran penting masyarakat dalam setiap langkah penanganan stunting. “Partisipasi aktif masyarakat dalam program-program kami adalah kunci keberhasilan. Kami berharap semua pihak dapat terlibat secara aktif,” tambahnya.

Beberapa langkah konkret yang diusulkan untuk mengatasi stunting antara lain adalah peningkatan jumlah posyandu, pelatihan kader kesehatan, serta pengadaan bahan makanan bergizi untuk keluarga berpenghasilan rendah.

Dengan semangat kolaborasi yang tinggi dan komitmen yang kuat, Asti optimis bahwa Kutai Timur dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian target nasional untuk menurunkan angka stunting. “Kami harus bergerak bersama-sama karena masa depan anak-anak kita bergantung pada langkah-langkah konkret yang kita ambil saat ini,” pungkasnya dengan keyakinan. (Adv/*)

Loading

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dankorbrimob Polri Resmikan Mako Pasukan Brimob II di Kutai Kartanegara

    Dankorbrimob Polri Resmikan Mako Pasukan Brimob II di Kutai Kartanegara

    • calendar_month Kam, 13 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 504
    • 0Komentar

    KUTAI KARTANEGARA, POJOKDIGITAL.COM – Menjadi sebuah tonggak sejarah bagi Korps Brimob Polri, Dankorbrimob Komjen Pol. Drs. Imam Widodo, M.Han. Meresmikan Markas Komando Pasukan Brimob II Korps Brimob Polri yang berlokasi di Jonggon Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, pada Kamis (13/6/2024). Kegiatan peresmian Markas Komando tersebut berdasarkan terbitnya Peraturan Presiden Nomor […]

    Loading

  • Disnakertrans Kutim Dorong Masyarakat Ikut Pelatihan BLK untuk Tingkatkan Daya Saing

    Disnakertrans Kutim Dorong Masyarakat Ikut Pelatihan BLK untuk Tingkatkan Daya Saing

    • calendar_month Jum, 21 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Pojokdigital.co.id
    • visibility 234
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mendorong masyarakat untuk aktif mengikuti program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Kepala Disnakertrans Kutim, Roma Malau, menyatakan bahwa pelatihan ini menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di tengah persaingan ketat dengan tenaga kerja dari […]

    Loading

  • DPRD Kutim Klarifikasi Peran dalam Konflik Hubungan Industrial, Yan: Fokus pada Fasilitasi dan Pengawasan

    DPRD Kutim Klarifikasi Peran dalam Konflik Hubungan Industrial, Yan: Fokus pada Fasilitasi dan Pengawasan

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 404
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Konflik hubungan industrial di Kutai Timur (Kutim) kini menjadi perhatian utama karena dampaknya yang signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan pekerja di wilayah Kutim. Dalam situasi ini, Anggota DPRD Kutim, Yan Ipui memberikan klarifikasi penting mengenai peran DPRD dalam menangani masalah tersebut. Yan Ipui menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kapasitas untuk menentukan siapa […]

    Loading

  • DPRD Kutim Raih Prestasi Luar Biasa dengan Penyelesaian 6-8 Perda Tiap Tahun

    DPRD Kutim Raih Prestasi Luar Biasa dengan Penyelesaian 6-8 Perda Tiap Tahun

    • calendar_month Rab, 12 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 415
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) mencatat pencapaian luar biasa dalam merampungkan 6 hingga 8 Peraturan Daerah (Perda) setiap tahunnya, diluar jadwal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Kutim, Agusriansyah Ridwan, yang menyoroti prestasi membanggakan lembaga legislatif daerah tersebut. Menurut Agusriansyah, keberhasilan ini […]

    Loading

  • Dinsos Kutim Tepis Data Kemiskinan yang Dirilis Pemerintah Pusat

    Dinsos Kutim Tepis Data Kemiskinan yang Dirilis Pemerintah Pusat

    • calendar_month Jum, 2 Des 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 392
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi salah satu daerah yang memiliki angka kemiskinan ekstrem. Hal tersebut berdasarkan data yang dirilis oleh pemerintah pusat terkait angka kemiskinan. Menanggapi hal tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) menepis data yang disampaikan pemerintah pusat soal angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Kabag Pemberdayaan Sosial Dinsos Kutim, […]

    Loading

  • Dampak Konflik Hubungan Industrial di Kutim, Yan Sebut DPRD Hanya Berperan sebagai Fasilitator

    Dampak Konflik Hubungan Industrial di Kutim, Yan Sebut DPRD Hanya Berperan sebagai Fasilitator

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 355
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kapasitas untuk menentukan siapa yang benar atau salah dalam konflik hubungan industrial. Menurutnya, keputusan akhir mengenai hal tersebut harus ditentukan oleh pengadilan. “DPRD tidak memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang benar atau salah dalam konflik ini. Keputusan tersebut merupakan ranah […]

    Loading

expand_less