Ikuti Rakor Inflasi dan Ekonomi, Wabup Mahyunadi Optimistis Ekonomi Kutim Tembus 6 Persen

SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah agar mampu mencapai target nasional sebesar 6 persen pada akhir tahun 2026. Langkah percepatan ini ditempuh melalui akselerasi investasi hilirisasi dan optimalisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut disampaikan Mahyunadi usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkai dengan rilis pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Triwulan II-2026 secara virtual, Senin (7/9/2026). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kutim Jimmi, perwakilan Polres Kutim, serta jajaran perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.

Mahyunadi memaparkan bahwa memasuki triwulan pertama tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Kutim tercatat berada di angka 1,7 persen. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengejar ketertinggalan hingga penghujung tahun.

“Kita kejar pertumbuhan ekonomi itu. Mudah-mudahan di akhir tahun kita bisa mencapai target nasional sebesar 6 persen,” ujar Mahyunadi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan tren fluktuasi ekonomi Kutim dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kutim sempat menembus angka di atas 9 persen, namun mengalami perlambatan menjadi 1,09 persen pada tahun 2025.

“Kalau dikumulatifkan, 2024 ditambah 2025 totalnya sekitar 11 persen. Jika dibagi dua, rata-rata per tahun sekitar 5,5 persen—sedikit di bawah target pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.

Untuk mendongkrak capaian di tahun ini, Mahyunadi menyebut peluang terbesar terletak pada percepatan realisasi investasi dan hilirisasi industri. Salah satu proyek strategis yang terus didorong adalah pembangunan kawasan Batuta Chemical Industrial Park (BCIP) untuk hilirisasi metanol. Pemkab Kutim berharap kawasan tersebut segera beroperasi agar mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal.

Selain mengandalkan sektor investasi, optimalisasi belanja pemerintah melalui APBD juga dinilai menjadi penopang utama. Mahyunadi menyoroti keterlambatan pelaksanaan APBD pada tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi serius. Tercatat pada tahun 2025, realisasi proyek dominan baru berjalan setelah perubahan anggaran, sementara pada tahun 2026 proses pergeseran anggaran baru rampung pada bulan Juni.

Mengantisipasi terulangnya kendala serupa, Mahyunadi menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar melakukan penyerapan anggaran sejak awal tahun sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

“Saya tekankan, tahun 2027 tidak boleh lagi ada pergeseran anggaran. Semua yang sudah disahkan DPRD harus dilaksanakan di awal tahun agar pertumbuhan ekonomi bisa terakselerasi lebih cepat,” pungkasnya.(Adv)