Berita Terkini:
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kabar Parlemen » DPRD Kutim Serahkan Penyelesaian Konflik Pekerja Perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial

DPRD Kutim Serahkan Penyelesaian Konflik Pekerja Perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 15 Jul 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM — Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja. Ia menegaskan bahwa perselisihan semacam ini merupakan ranah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang memiliki otoritas hukum untuk memberikan solusi.

“Pekerja dan perusahaan harus mengajukan masalah mereka ke PHI untuk mendapatkan penyelesaian yang adil dan sesuai hukum. PHI dibentuk untuk tujuan tersebut dan memiliki mekanisme yang jelas dalam menangani setiap kasus,” ujar Yan Ipui. Menurutnya, DPRD hanya dapat berperan dalam memberikan dukungan moral dan mungkin mediasi informal, tetapi keputusan hukum tetap berada di tangan PHI.

Perselisihan hubungan industrial yang sering kali mencakup sengketa upah dan pemutusan hubungan kerja sepihak telah menjadi isu penting di Kutim. Banyak pekerja yang datang ke DPRD untuk mencari bantuan dan solusi atas masalah mereka. Namun, Yan Ipui mengingatkan bahwa alur penyelesaian sengketa hubungan industrial harus melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan.

“DPRD Kutim tidak memiliki otoritas untuk memutuskan atau campur tangan dalam masalah hubungan industrial. Ini adalah domain PHI,” tegas Yan Ipui. PHI memiliki peran dan tanggung jawab untuk menangani perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Ia menambahkan bahwa PHI didirikan untuk memberikan solusi hukum terhadap berbagai masalah yang muncul dari hubungan kerja.

Yan Ipui mengimbau kepada semua pihak untuk memahami dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku demi terciptanya keadilan dan ketertiban dalam hubungan industrial di Kutim. “Kami di DPRD siap mendukung dengan memberikan arahan dan informasi yang diperlukan, tetapi kami tidak dapat mengambil keputusan yang bersifat hukum,” jelasnya.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara sejumlah pekerja dan perusahaan di Kutim. Beberapa kasus yang menonjol termasuk pemutusan hubungan kerja sepihak dan sengketa upah yang belum terselesaikan. Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami peran dan batasan wewenang DPRD dalam menangani konflik hubungan industrial.

Dengan demikian, diharapkan semua pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menghindari potensi konflik yang berkepanjangan. “Kami berharap pernyataan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai peran dan batasan wewenang DPRD dalam konflik hubungan industrial,” pungkas Yan Ipui. (Adv/*)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Panggilan Moral Asti Mazar: Perlindungan Anak-Anak sebagai Prioritas Utama

    Panggilan Moral Asti Mazar: Perlindungan Anak-Anak sebagai Prioritas Utama

    • calendar_month Selasa, 16 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 629
    • 0Komentar

    SANGATTA, ETENSI.COM – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Asti Mazar menggarisbawahi pentingnya komitmen tanpa pamrih dalam menjalankan misi perlindungan anak-anak. Dalam pernyataannya yang menginspirasi hari ini, Asti menegaskan bahwa perlindungan anak harus dilakukan dengan motivasi yang murni, tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau keuntungan finansial. “Dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak, kita harus bertindak […]

  • Yan Ipui Ajak Perusahaan dan Pekerja untuk Patuhi Hukum dengan Tegas

    Yan Ipui Ajak Perusahaan dan Pekerja untuk Patuhi Hukum dengan Tegas

    • calendar_month Selasa, 16 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 593
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Yan Ipui, yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, menyerukan kepada perusahaan dan pekerja untuk tunduk pada hukum dengan ketegasan. Dalam pernyataannya, Ipui menegaskan bahwa kepatuhan pada peraturan hukum merupakan fondasi utama dalam membangun lingkungan kerja yang adil dan berkeadilan. “DPRD Kutai Timur bertekad untuk memastikan bahwa semua […]

  • Beda Metode Hitung dengan BPS, Disnakertrans Kutim Tetap Andalkan Kartu Kuning Data Pencari Kerja

    Beda Metode Hitung dengan BPS, Disnakertrans Kutim Tetap Andalkan Kartu Kuning Data Pencari Kerja

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 53
    • 0Komentar

    SANGATTA – Perbedaan angka jumlah pencari kerja antara catatan Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dengan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai sebagai hal yang wajar. Selisih tersebut murni dipicu oleh perbedaan pendekatan metodologi serta sumber pengumpulan data yang digunakan oleh masing-masing instansi, bukan akibat kesalahan penghitungan. Kepala Disnakertrans Kutim, Sulisman, memaparkan […]

  • DISHUB KUTIM GELAR PEMILIHAN ABDI YASA TELADAN 2024

    DISHUB KUTIM GELAR PEMILIHAN ABDI YASA TELADAN 2024

    • calendar_month Selasa, 4 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 737
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Pemilihan Abdi Yasa Teladan tahun 2024 yang dibuka langsung oleh Kepala Dishub Joko Suripto di Hotel Royal Victoria, Senin (03/06/2024) pagi. Kegiatan yang di ikuti sebanyak 30 peserta yang merupakan perwakilan dari beberapa penyedia jasa angkutan baik penumpang maupun barang di Kutim ini, turut […]

  • Tantangan Pengangkatan Tenaga Medis di Kutim Usulan Solusi yang Terarah dan Kolaboratif

    Tantangan Pengangkatan Tenaga Medis di Kutim Usulan Solusi yang Terarah dan Kolaboratif

    • calendar_month Rabu, 12 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 583
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Masalah pengangkatan tenaga medis menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan utama dalam pembahasan di Kutim. Faizal Rachman, anggota DPRD Kutim, menyoroti permasalahan ini dengan mengungkapkan kesulitan yang dihadapi oleh tenaga medis (Nakes) dalam menghadapi proses yang lambat dan rumit […]

  • Perkuat Kesiapan Mental Anak, Wabup Mahyunadi Targetkan Standarisasi Fasilitas PAUD di 139 Desa Kutim

    Perkuat Kesiapan Mental Anak, Wabup Mahyunadi Targetkan Standarisasi Fasilitas PAUD di 139 Desa Kutim

    • calendar_month Minggu, 20 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 79
    • 0Komentar

    SANGATTA – Kesiapan mental serta penguatan fondasi tumbuh kembang anak usia dini di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini menjadi prioritas utama pemerintah daerah sebelum mereka menginjak bangku Sekolah Dasar (SD). Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim resmi memberlakukan aturan wajib belajar minimal satu tahun pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman […]

expand_less