Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kabar Parlemen » Fraksi PDI DPRD Kutim Mendorong Transparansi Keuangan yang Lebih Baik

Fraksi PDI DPRD Kutim Mendorong Transparansi Keuangan yang Lebih Baik

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jum, 14 Jun 2024

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Timur (Kutim), Siang Geah, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketiadaan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur.

Siang Geah menekankan bahwa hal ini melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 298, yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Dalam pernyataannya, Siang Geah menyatakan bahwa hasil audit BPK adalah dokumen yang sangat penting dan seharusnya disertakan dalam laporan pertanggungjawaban APBD. “Hasil audit ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi bahan tambahan yang vital untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan dan tujuan yang ditetapkan,” katanya.

Siang Geah menjelaskan bahwa tanpa hasil audit BPK, menjadi sulit bagi DPRD dan masyarakat untuk mengevaluasi penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Dia menekankan bahwa audit BPK dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan atau kesalahan dalam pengelolaan anggaran, yang kemudian menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

“Kami di DPRD membutuhkan hasil audit ini untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan lebih baik. Tanpanya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dipertanyakan,” tambah Siang Geah.

Menurut Siang Geah, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kunci untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana. Hasil audit BPK harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Dengan sorotan ini, diharapkan Pemerintah Daerah Kutai Timur segera memperbaiki prosedur dan memastikan bahwa hasil audit BPK dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban APBD, demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. (Adv/*)

Loading

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Balai Penyuluh KB Muara Bengkal Diresmikan

    Balai Penyuluh KB Muara Bengkal Diresmikan

    • calendar_month Kam, 8 Agu 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 601
    • 0Komentar

    KUTAI TIMUR – Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Muara Bengkal, Kabuapten Kutai Timur (Kutim), akhirnya diresmikan Bupati Ardiansyah Sulaiman, Rabu (7/8/2024). Peresmiannya ditandai dengan penandatangan prasasti dilanjutkan peninjauan bangunannya. Pada kesempatan itu, Bupati Kutim Ardiansyah mengatakan, Gedung balai tersebut dinilai cukup sangat representatif dan layak digunakan untuk wadah bermusyawarah. “Maksimalkan fungsi dari balai […]

    Loading

  • Pendapatan Transfer Kutim Melebihi Target, Fraksi AKB Tekankan Transparansi Penggunaan

    Pendapatan Transfer Kutim Melebihi Target, Fraksi AKB Tekankan Transparansi Penggunaan

    • calendar_month Jum, 14 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 397
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Kutai Timur (Kutim) berhasil mencatat pendapatan transfer sebesar Rp7,67 triliun, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp7,44 triliun. Menyikapi pencapaian ini, Anggota Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutim, Mulyana, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat. Mulyana menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan ini harus dimanfaatkan secara optimal […]

    Loading

  • Empat Kawasan Ekosistem Esensial Jadi Fokus Pengelolaan Lingkungan di Kutim

    Empat Kawasan Ekosistem Esensial Jadi Fokus Pengelolaan Lingkungan di Kutim

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Pojokdigital.co.id
    • visibility 186
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memiliki empat Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang menjadi prioritas utama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim, Adrian Wahyudi, menyebut keempat kawasan ini memiliki nilai ekologis tinggi dan memerlukan perlindungan serius agar fungsi ekologisnya tetap terjaga. “Empat KEE itu meliputi Lahan Basah […]

    Loading

  • Yan Ipui Tekankan Perlunya Mediasi Efektif dalam Sengketa Ketenagakerjaan di Kutim

    Yan Ipui Tekankan Perlunya Mediasi Efektif dalam Sengketa Ketenagakerjaan di Kutim

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 363
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui menekankan pentingnya mediasi yang efektif dan dialog intensif dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang saat ini terjadi antara karyawan dan manajemen sebuah perusahaan di Kutim. Meski Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim telah berupaya keras menyelesaikan masalah ini dengan memberikan anjuran berdasarkan telaah hukum yang mendalam, […]

    Loading

  • 15 Ribu Pekerja Rentan di Kutim Sudah Tercover Program Perlindungan Sosial

    15 Ribu Pekerja Rentan di Kutim Sudah Tercover Program Perlindungan Sosial

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Pojokdigital.co.id
    • visibility 177
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mencatat ribuan pekerja rentan kini telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Disnakertrans Kutim, Roma Malau, menyatakan program ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang bekerja di sektor nonformal. “Sekitar 15 ribu pekerja sudah masuk dalam program perlindungan. Mereka terdiri […]

    Loading

  • Idham Tegaskan ARG Wajib Diterapkan Semua OPD: Bukan Hanya Urusan DP3A

    Idham Tegaskan ARG Wajib Diterapkan Semua OPD: Bukan Hanya Urusan DP3A

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Pojokdigital.co.id
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Kutai Timur — Komitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan kembali menjadi perhatian utama dalam Forum Group Discussion (FGD) Anggaran Responsif Gender (ARG) yang digelar di Hotel Royal Victoria. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutim, Idham Cholid, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi ARG tidak bisa bertumpu pada satu instansi saja. Menurutnya, masih banyak […]

    Loading

expand_less