Berita Terkini:
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kabar Parlemen » Fraksi AKB Tegaskan Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan dan Pengawasan Ketat Anggaran

Fraksi AKB Tegaskan Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan dan Pengawasan Ketat Anggaran

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 14 Jun 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutai Timur (Kutim) menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang tepat dan pengawasan ketat dalam rapat paripurna ke-27.

Mulyana, anggota Fraksi AKB, mengungkapkan bahwa belanja operasi sebesar Rp4,25 triliun yang dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari harus dibarengi dengan belanja modal yang efektif sebesar Rp3,29 triliun untuk aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang.

“Dalam situasi ekonomi yang menantang, kami harus bijak dalam mengelola anggaran. Belanja modal untuk aset berwujud seperti infrastruktur dasar sangat penting untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan,” ujar Mulyana.

Selain itu, perhatian khusus diberikan pada belanja transfer ke pemerintah desa yang mencapai Rp811,45 miliar. Mulyana menekankan bahwa pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan anggaran ini digunakan secara transparan dan akuntabel.

“Kami akan memantau setiap rupiah yang digunakan oleh pemerintah desa untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” tegasnya.

Dalam diskusi tersebut, Mulyana juga mengajak Pemkab Kutim dan pemerintah desa untuk bersinergi dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Kerja sama yang solid antara semua pihak diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek-proyek penting dan menghindari penyalahgunaan anggaran.

“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama. Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan anggaran yang telah dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai dan masyarakat Kutim dapat merasakan manfaatnya,” lanjut Mulyana.

Pendekatan yang diambil oleh Fraksi AKB ini mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip good governance. Mereka menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang dan pengawasan yang ketat untuk menghindari inefisiensi dan korupsi.

“Kami ingin melihat Kutim maju dengan infrastruktur yang memadai dan kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, pengawasan anggaran bukan hanya tugas kami sebagai DPRD, tetapi juga tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat,” pungkas Mulyana.

Dengan komitmen dan langkah nyata yang diambil oleh Fraksi AKB, diharapkan Kutim dapat mencapai pembangunan yang lebih baik, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. (Adv/*)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jimmy Sebut RPJMD Adalah Panduan Utama Pembangunan Daerah

    Jimmy Sebut RPJMD Adalah Panduan Utama Pembangunan Daerah

    • calendar_month Senin, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 552
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmy menegaskan pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen strategis yang krusial dalam mengarahkan pengembangan dan pemekaran wilayah Kutim. Dalam pernyataannya, Jimmy menyatakan bahwa RPJMD bukan hanya sekadar dokumen formal, melainkan panduan utama yang menentukan langkah-langkah penting dalam pembangunan wilayah. “RPJMD menetapkan arah strategis dan […]

  • Yan Ipui Soroti Masalah Pekerja Berpengalaman di Kutim Belum Diangkat Menjadi Karyawan Tetap

    Yan Ipui Soroti Masalah Pekerja Berpengalaman di Kutim Belum Diangkat Menjadi Karyawan Tetap

    • calendar_month Senin, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 546
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui mengangkat isu yang menyangkut pekerja berpengalaman yang belum diangkat menjadi karyawan tetap meskipun telah lama bekerja di berbagai perusahaan di wilayah tersebut. Yan Ipui menilai situasi ini sebagai merugikan bagi para pekerja yang seharusnya sudah mendapatkan kepastian kerja dan hak-hak ketenagakerjaan yang layak. Menurut Yan […]

  • Penggunaan Anggaran untuk Fasilitas Pendidikan Kutai Timur, Jimmy: Dorong Regulasi Ketat

    Penggunaan Anggaran untuk Fasilitas Pendidikan Kutai Timur, Jimmy: Dorong Regulasi Ketat

    • calendar_month Selasa, 16 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 584
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kutai Timur, Jimmy menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung penggunaan anggaran untuk kepentingan umum, khususnya dalam menyediakan fasilitas asrama bagi mahasiswa. Dalam pernyataannya, Jimmy menegaskan bahwa investasi ini adalah untuk kepentingan banyak orang dan harus diawasi dengan ketat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh mahasiswa di daerah ini. Menurut Jimmy, fasilitas […]

  • Yan Ipui: Pengadilan Hubungan Industrial Adalah Solusi Terbaik untuk Konflik Ketenagakerjaan di Kutim

    Yan Ipui: Pengadilan Hubungan Industrial Adalah Solusi Terbaik untuk Konflik Ketenagakerjaan di Kutim

    • calendar_month Senin, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 570
    • 0Komentar

    SANGATTA, ETENSI.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui menegaskan pentingnya menyerahkan konflik hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Menurutnya, PHI adalah lembaga yang memiliki otoritas hukum untuk menyelesaikan sengketa antara pekerja dan perusahaan. “DPRD tidak memiliki wewenang untuk memutuskan atau campur tangan dalam masalah hubungan industrial. Ini adalah domain Pengadilan Hubungan Industrial,” […]

  • Ketum Terpilih BPD HIPMI Kaltim Sebut Akbar Buchari Layak Jadi Menteri

    Ketum Terpilih BPD HIPMI Kaltim Sebut Akbar Buchari Layak Jadi Menteri

    • calendar_month Selasa, 4 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 658
    • 0Komentar

    Samarinda, POJOKDIGITAL.COM – Musyawarah Daerah (Musda) ke-XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan secara aklamasi Andi Adi Wijaya sebagai Ketua Umum untuk masa bakti 2024-2027, bertempat di Hotel Mercure, Samarinda, Jumat (31/5/2024) siang. Proses Musda yang dilanjutkan dengan pelantikan itu berlangsung khidmat. Hadir pada acara pelantikan, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, […]

  • Cegah Salah Kelola Lahan APL, Disnakertrans Kutim Siapkan Bimtek Pertanahan bagi Perangkat Desa

    Cegah Salah Kelola Lahan APL, Disnakertrans Kutim Siapkan Bimtek Pertanahan bagi Perangkat Desa

    • calendar_month Senin, 21 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    SANGATTA – Kekeliruan dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan Area Penggunaan Lain (APL) di wilayah eks maupun kawasan transmigrasi berisiko memicu persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari. Guna mencegah hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menargetkan penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) khusus mengenai regulasi pertanahan pada tahun 2026 ini. Program […]

expand_less