Fraksi AKB Tegaskan Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan dan Pengawasan Ketat Anggaran

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutai Timur (Kutim) menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang tepat dan pengawasan ketat dalam rapat paripurna ke-27.

Mulyana, anggota Fraksi AKB, mengungkapkan bahwa belanja operasi sebesar Rp4,25 triliun yang dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari harus dibarengi dengan belanja modal yang efektif sebesar Rp3,29 triliun untuk aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang.

“Dalam situasi ekonomi yang menantang, kami harus bijak dalam mengelola anggaran. Belanja modal untuk aset berwujud seperti infrastruktur dasar sangat penting untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan,” ujar Mulyana.

Selain itu, perhatian khusus diberikan pada belanja transfer ke pemerintah desa yang mencapai Rp811,45 miliar. Mulyana menekankan bahwa pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan anggaran ini digunakan secara transparan dan akuntabel.

“Kami akan memantau setiap rupiah yang digunakan oleh pemerintah desa untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” tegasnya.

Dalam diskusi tersebut, Mulyana juga mengajak Pemkab Kutim dan pemerintah desa untuk bersinergi dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Kerja sama yang solid antara semua pihak diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek-proyek penting dan menghindari penyalahgunaan anggaran.

“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama. Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan anggaran yang telah dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai dan masyarakat Kutim dapat merasakan manfaatnya,” lanjut Mulyana.

Pendekatan yang diambil oleh Fraksi AKB ini mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip good governance. Mereka menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang dan pengawasan yang ketat untuk menghindari inefisiensi dan korupsi.

“Kami ingin melihat Kutim maju dengan infrastruktur yang memadai dan kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, pengawasan anggaran bukan hanya tugas kami sebagai DPRD, tetapi juga tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat,” pungkas Mulyana.

Dengan komitmen dan langkah nyata yang diambil oleh Fraksi AKB, diharapkan Kutim dapat mencapai pembangunan yang lebih baik, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. (Adv/*)