Fraksi Golkar Serukan Revolusi Manajemen Aset di Kutim, Angkat Isu Transparansi APBD 2023

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Dalam sebuah pernyataan yang menggugah perhatian publik, Maswar, anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Kutai Timur (Kutim), menyampaikan pentingnya manajemen aset daerah yang efisien dan tertib. Pernyataan ini mengemuka di tengah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Maswar dengan tegas menekankan bahwa Kabupaten Kutim, yang memiliki aset senilai Rp18 triliun, harus menerapkan tata kelola yang optimal. “Kekayaan daerah dalam bentuk aset harus diiringi dengan manajemen yang optimal,” ujarnya. Ia juga menyoroti perlunya pencatatan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maswar berpendapat bahwa pengelolaan aset yang baik akan memaksimalkan manfaat bagi pemerintah daerah serta memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Fraksi Golkar Kutim memberikan perhatian khusus pada pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 320 ayat (4), Maswar menggarisbawahi bahwa pembahasan ini harus dilakukan secara menyeluruh antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Kami meminta agar pembahasan Raperda ini dapat segera dilaksanakan dan dibahas, mengingat batas waktu pembahasan paling lambat adalah bulan Juni,” tegasnya.

Maswar juga menekankan bahwa pembahasan yang tepat waktu sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini, menurutnya, adalah elemen krusial bagi kesejahteraan masyarakat. “Dengan mematuhi batas waktu yang telah ditentukan, diharapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga memastikan bahwa semua pihak dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran secara efektif,” katanya.

Tidak hanya itu, dalam pernyataannya, Maswar juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama bekerja keras demi kemajuan dan kesejahteraan daerah Kutim. Fraksi Golkar Kutim berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kutim mengutamakan kepentingan bersama dan memenuhi standar tata kelola yang baik.

Langkah ini dinilai sebagai upaya serius Fraksi Golkar dalam meningkatkan kualitas manajemen aset dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan manajemen yang tertib dan transparan, diharapkan aset-aset daerah dapat dikelola dengan lebih baik, memberikan nilai tambah bagi masyarakat, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kutim.

Maswar menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat akan membawa perubahan positif bagi daerah Kutai Timur di masa depan. (Adv/*)