Asti Mazar Mendorong Peningkatan Pengawasan Terhadap Kinerja Kontraktor dan Dinas Terkait di Kutim

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sedang gencar meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap proyek berjalan sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.

Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap kinerja kontraktor dan dinas terkait dalam setiap tahap pelaksanaan proyek.

“Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk rapat koordinasi rutin, kunjungan lapangan, evaluasi berkala, dan keterlibatan komisi-komisi khusus,” ujarnya.

Salah satu mekanisme utama yang diterapkan adalah rapat dan koordinasi berkala dengan pihak kontraktor dan dinas terkait. Dalam rapat ini, kontraktor diminta untuk menyampaikan laporan mengenai progres pekerjaan, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

“Rapat ini memberikan kesempatan bagi DPRD untuk memantau perkembangan proyek secara real-time dan memberikan arahan yang diperlukan,” tambah Asti.

Selain rapat, DPRD juga melakukan kunjungan lapangan secara rutin ke lokasi proyek. Praktik ini memungkinkan anggota DPRD untuk melihat langsung pelaksanaan pekerjaan dan memastikan bahwa semua dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar yang telah ditetapkan.

“Evaluasi berkala juga dilakukan berdasarkan laporan dari dinas terkait, yang mencakup penggunaan anggaran, pencapaian target waktu, dan kualitas hasil pekerjaan,” jelas Asti. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk menilai kinerja kontraktor dan dinas terkait secara komprehensif.

DPRD Kutim juga telah menyiapkan komisi-komisi khusus yang bertanggung jawab atas sektor-sektor tertentu, termasuk pembangunan. Komisi ini berperan dalam pengawasan khusus terhadap proyek-proyek di bawah tanggung jawabnya serta menjadi forum untuk menerima masukan dan keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan proyek.

Untuk meningkatkan transparansi, DPRD Kutim membuka saluran pengaduan bagi masyarakat. Pengaduan ini diproses dengan serius melalui verifikasi dan penyelidikan lebih lanjut.

Asti juga menyoroti pentingnya audit atau inspeksi independen jika diperlukan. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek.

“DPRD Kutim berkomitmen untuk terus mengawasi dan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuan penggunaan anggaran,” tegas Asti.

Dengan berbagai mekanisme pengawasan yang diterapkan, DPRD Kutim berharap dapat memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan di daerah ini berjalan efisien, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan menghasilkan kualitas yang memuaskan. Langkah ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik serta pelaksanaan proyek pembangunan di Kutai Timur. (Adv/*)