Berita Terkini:
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial » Kawasan Karst Kutim Terancam, DLH Minta Pengawasan Tambang Diperketat

Kawasan Karst Kutim Terancam, DLH Minta Pengawasan Tambang Diperketat

  • account_circle Redaksi Pojokdigital.co.id
  • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan di kawasan karst Sangkulirang–Mangkalihat.

Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kutim, Adrian Wahyudi, menegaskan bahwa kawasan karst ini memiliki peran vital sebagai penyimpan air serta habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, sehingga kelestariannya harus dijaga dengan serius.

“Kars Sangkulirang–Mangkalihat termasuk kawasan lindung yang sangat penting. Jika terganggu, dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga bisa mengancam ketersediaan air bagi masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.

Adrian menambahkan, kawasan ini memiliki fungsi ekologis yang tidak bisa tergantikan, sehingga setiap potensi kerusakan harus dicegah sejak dini.

Meski kewenangan penegakan hukum terkait aktivitas tambang berada di tingkat provinsi, DLH Kutim aktif melakukan pemantauan lapangan. Pihaknya secara rutin memberikan laporan dan rekomendasi teknis kepada DLH provinsi apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

“Kami selalu koordinasi dengan DLH provinsi untuk memastikan setiap indikasi aktivitas ilegal bisa ditindaklanjuti,” katanya.

Adrian menekankan bahwa kerusakan di kawasan karst sulit dipulihkan. Oleh karena itu, perlindungan kawasan ini membutuhkan perhatian dan partisipasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga pelaku usaha.

“Ini tanggung jawab bersama. Jika kita lalai, ekosistem yang memengaruhi kehidupan masyarakat dan keberlangsungan flora-fauna unik di karst akan hilang,” pungkasnya.ADV

  • Penulis: Redaksi Pojokdigital.co.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Asti Mazar Mendorong Sinergi untuk Capai Target Penanganan Stunting di Kutai Timur

    Asti Mazar Mendorong Sinergi untuk Capai Target Penanganan Stunting di Kutai Timur

    • calendar_month Senin, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 490
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang efektif dalam upaya mencapai target nasional penanganan stunting sebesar 14 persen. Dalam pernyataannya, Asti menegaskan bahwa keberhasilan dalam mengatasi stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk instansi kesehatan, lembaga pendidikan, dan […]

  • Jimmy Dorong Kepastian Hukum dan Regulasi Tegas dalam Pemekaran Wilayah Kutim

    Jimmy Dorong Kepastian Hukum dan Regulasi Tegas dalam Pemekaran Wilayah Kutim

    • calendar_month Senin, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 488
    • 0Komentar

    SANGATTA, ETENAI.COM – Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kutai Timur (Kutim), Anggota DPRD Kutim, Jimmy mengemukakan urgensi regulasi yang jelas dan kepastian hukum dalam proses pemekaran wilayah. Melalui pernyataannya yang penuh semangat, Jimmy menggarisbawahi bahwa pemekaran wilayah bukan sekadar pemindahan batas administratif, tetapi sebuah langkah strategis yang harus diiringi dengan […]

  • Kadis PPKB : Data Stunting Yang Ideal adalah Bisa Dilacak By Name By Address

    Kadis PPKB : Data Stunting Yang Ideal adalah Bisa Dilacak By Name By Address

    • calendar_month Kamis, 25 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 876
    • 0Komentar

    Sangatta, POJOKDIGITAL.COM – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) Achmad Junaidi B, menyampaikan pihaknya, tengah menggodok data angka stunting secara internal tim pelaksana TPPS atau Tim Percepatan Penurunan Stunting dan berencana koordinasi dengan menemui tim Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan RI di Jakarta bersama tim bidang terkait di Dinkes […]

  • Proyek Jalan Penghubung KPC Menuai Polemik, DPRD Kutim Mendorong Penyelesaian Cepat

    Proyek Jalan Penghubung KPC Menuai Polemik, DPRD Kutim Mendorong Penyelesaian Cepat

    • calendar_month Rabu, 12 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 602
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Pengerjaan proyek jalan penghubung yang dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi sorotan di tengah masyarakat Kutai Timur. Proyek yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian warga mendapat kritik karena tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Dalam pertemuan dengan media, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) […]

  • Evaluasi Penanganan Kaki Gajah di Kutim, Petugas Medis Gelar Pemeriksaan Darah Warga Selama Sepuluh Hari

    Evaluasi Penanganan Kaki Gajah di Kutim, Petugas Medis Gelar Pemeriksaan Darah Warga Selama Sepuluh Hari

    • calendar_month Senin, 28 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 13
    • 0Komentar

    SANGATTA – Pengambilan sampel darah warga pada malam hari menjadi metode utama yang diterapkan tim kesehatan gabungan saat menyisir sejumlah wilayah sasaran di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sepanjang 21 hingga 30 September 2026. Langkah pemeriksaan medis tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Brugia Impact Survey (BIS) tahap kedua guna memetakan kondisi terkini penyebaran penyakit filariasis di […]

  • Yan Ipui: Pengadilan Hubungan Industrial Adalah Solusi Terbaik untuk Konflik Ketenagakerjaan di Kutim

    Yan Ipui: Pengadilan Hubungan Industrial Adalah Solusi Terbaik untuk Konflik Ketenagakerjaan di Kutim

    • calendar_month Senin, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 548
    • 0Komentar

    SANGATTA, ETENSI.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui menegaskan pentingnya menyerahkan konflik hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Menurutnya, PHI adalah lembaga yang memiliki otoritas hukum untuk menyelesaikan sengketa antara pekerja dan perusahaan. “DPRD tidak memiliki wewenang untuk memutuskan atau campur tangan dalam masalah hubungan industrial. Ini adalah domain Pengadilan Hubungan Industrial,” […]

expand_less