DP3A Kutim Ingatkan OPD: Anggaran 2026 Ketat, Prioritas Harus Lebih Tepat Sasaran
- account_circle Redaksi Pojokdigital.co.id
- calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai bersiap menghadapi ketatnya kondisi fiskal tahun anggaran 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutim, Idham Cholid, menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus lebih cermat dalam menyusun rencana belanja agar anggaran yang terbatas dapat digunakan secara optimal.
Pesan tersebut disampaikan Idham dalam Forum Group Discussion (FGD) Anggaran Responsif Gender (ARG) yang digelar di Hotel Royal Victoria. Ia mengingatkan bahwa tantangan utama tahun depan bukan hanya pada kecilnya pagu anggaran, tetapi bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan.
“Besarnya anggaran bukan jaminan. Yang terpenting adalah bagaimana anggaran itu dipakai dengan adil dan tepat sasaran,” tegas Idham.
Ia mengungkapkan bahwa berbagai data daerah masih memperlihatkan ketimpangan gender serta disparitas kesejahteraan di sejumlah wilayah.
Kondisi ini, menurutnya, menuntut OPD untuk memperkuat analisis kebutuhan agar perencanaan tidak hanya mengikuti pola lama, tetapi benar-benar menjawab masalah yang ada di lapangan.
Idham menekankan pentingnya memahami prinsip ARG, terutama dalam menentukan sasaran program, penerima manfaat, dan alokasi belanja. Kesalahan dalam membaca data, ujarnya, dapat membuat program besar sekalipun tidak memberikan dampak berarti.
“Kalau data awalnya salah, prioritas kita pasti ikut meleset,” katanya.
Ia mengingatkan bagian perencanaan di setiap OPD untuk tidak lagi terjebak pada kebiasaan program yang berulang dan tidak menyentuh kelompok rentan.
Perempuan kurang mampu, penyandang disabilitas, dan anak-anak dari keluarga miskin harus menjadi fokus utama dalam penyusunan anggaran tahun depan.
Dengan proyeksi fiskal yang semakin menekan, Idham menegaskan bahwa keputusan belanja harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kebutuhan riil masyarakat. Ia berharap OPD dapat memperkuat kualitas data, akurasi analisis, dan keberpihakan program agar pembangunan Kutim pada 2026 dapat berjalan lebih efektif dan inklusif.
DP3A meyakini bahwa penganggaran yang tepat sasaran akan menjadi kunci untuk memastikan keterbatasan anggaran tetap menghasilkan dampak besar bagi masyarakat. ADV
- Penulis: Redaksi Pojokdigital.co.id
