Berita Terkini:
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kabar Parlemen » Kinerja Pengelolaan APBD Kutim Tahun 2023 Raih Apresiasi dan Sorotan Kepatuhan Hukum

Kinerja Pengelolaan APBD Kutim Tahun 2023 Raih Apresiasi dan Sorotan Kepatuhan Hukum

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 14 Jun 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – DPRD Kutai Timur (Kutim) memberikan apresiasi yang tulus terhadap pencapaian luar biasa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Dalam sebuah pernyataan resmi, Fraksi Nasdem DPRD Kutim, yang diwakili oleh Anggota DPRD Ubaldus Badu, menegaskan bahwa kinerja tersebut telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pembangunan dan ekonomi masyarakat Kabupaten Kutim.

Ubaldus menyatakan keyakinannya bahwa pencapaian ini sejalan dengan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Kutim dalam mengelola sumber daya keuangan dengan efisiensi dan transparansi yang tinggi.

“Komitmen yang teguh dari pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif adalah salah satu fondasi utama bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dengan mantap.

Selain memberikan apresiasi, Fraksi Nasdem juga menekankan pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Ubaldus juga menyoroti beberapa regulasi yang sangat relevan, seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan standar akuntansi dan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi Nadem Kutim menegaskan bahwa kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tersebut adalah kunci utama dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dengan mematuhi regulasi yang ada, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Selain apresiasi dan sorotan terhadap kepatuhan hukum, DPRD Kutim juga akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab mereka dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kutim benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, apresiasi terhadap kinerja pengelolaan APBD Kutai Timur Tahun 2023 dan penekanan pada kepatuhan hukum menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan berdaya guna bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutim. (Adv/*)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Surplus Anggaran Kutim, Tantangan dan Peluang Bagi Pembangunan Masyarakat

    Surplus Anggaran Kutim, Tantangan dan Peluang Bagi Pembangunan Masyarakat

    • calendar_month Jumat, 14 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 582
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Sebuah sorotan tajam mengenai keuangan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah mengemuka, menyoroti tantangan dan potensi yang terkandung dalam surplus anggaran daerah. Berdasarkan laporan terbaru, terungkap bahwa Kutim menghadapi perbedaan yang signifikan antara target pendapatan yang direncanakan dan realisasinya. “Hal ini memunculkan kekhawatiran akan efektivitas perencanaan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. […]

  • Komitmen Nyata Ketua Joni Bantu Atasi Krisis Air Bersih dan Infrastruktur di Teluk Pandan

    Komitmen Nyata Ketua Joni Bantu Atasi Krisis Air Bersih dan Infrastruktur di Teluk Pandan

    • calendar_month Rabu, 12 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 553
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Komitmen yang tulus terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi landasan kuat bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Joni baru-baru ini yang kembali menunjukkan dedikasinya melalui kegiatan reses di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Dalam kunjungannya, Joni tidak hanya menyampaikan janji-janji kosong, tetapi juga membuktikan komitmennya dengan tindakan nyata. Salah satu […]

  • Yan Ipui Menguatkan Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Konflik Hubungan Industrial

    Yan Ipui Menguatkan Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Konflik Hubungan Industrial

    • calendar_month Senin, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 613
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Konflik hubungan industrial di Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan utama dengan pernyataan tegas dari Anggota DPRD Kutim, Yan Ipui yang menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menangani masalah tersebut secara langsung. Pernyataan ini menggarisbawahi batasan yang jelas mengenai peran DPRD dalam penyelesaian perselisihan antara perusahaan dan pekerja di sektor industri. Yan […]

  • Bupati Kutim Instruksikan Perbaikan Data Penerima Bansos

    Bupati Kutim Instruksikan Perbaikan Data Penerima Bansos

    • calendar_month Jumat, 2 Des 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 544
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Dalam rangka peningkatan efektivitas penyaluran bantuan, pemerintah Kabupaten Kutim melalui Dinas Sosial melaksanakan perbaikan data salur penerimaan bantuan sosial. Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menginstruksikan setiap desa untuk memperbaiki angka kemiskinan di daerahnya. Instruksi ini karena, akan mempengaruhi jumlah penerima bansos baik dari Dinas Sosial (Dinsos) Kutim atau Kementrian Sosial […]

  • Jimmy Sebut RPJMD Adalah Panduan Utama Pembangunan Daerah

    Jimmy Sebut RPJMD Adalah Panduan Utama Pembangunan Daerah

    • calendar_month Senin, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 538
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmy menegaskan pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen strategis yang krusial dalam mengarahkan pengembangan dan pemekaran wilayah Kutim. Dalam pernyataannya, Jimmy menyatakan bahwa RPJMD bukan hanya sekadar dokumen formal, melainkan panduan utama yang menentukan langkah-langkah penting dalam pembangunan wilayah. “RPJMD menetapkan arah strategis dan […]

  • Beda Metode Hitung dengan BPS, Disnakertrans Kutim Tetap Andalkan Kartu Kuning Data Pencari Kerja

    Beda Metode Hitung dengan BPS, Disnakertrans Kutim Tetap Andalkan Kartu Kuning Data Pencari Kerja

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 36
    • 0Komentar

    SANGATTA – Perbedaan angka jumlah pencari kerja antara catatan Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dengan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai sebagai hal yang wajar. Selisih tersebut murni dipicu oleh perbedaan pendekatan metodologi serta sumber pengumpulan data yang digunakan oleh masing-masing instansi, bukan akibat kesalahan penghitungan. Kepala Disnakertrans Kutim, Sulisman, memaparkan […]

expand_less