Kabar Parlemen

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmy menyoroti urgensi pembangunan asrama mahasiswa permanen di wilayah ini sebagai langkah strategis untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa. Dalam sebuah wawancara, Jimmy mengungkapkan pengalamannya tinggal di asrama saat belajar di pusat Indonesia, yang memberikan pemahaman mendalam akan pentingnya fasilitas asrama yang layak dan stabil bagi mahasiswa. […]

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui menegaskan bahwa saat ini tidak ada urgensi untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) baru terkait dengan masalah hubungan industrial di daerah tersebut. Menurutnya, undang-undang yang sudah berlaku saat ini sudah cukup komprehensif dalam mengatur segala aspek yang terkait dengan hubungan antara perusahaan dan pekerja. “Dalam […]

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Asti Mazar dari DPRD Kutai Timur (Kutim) mengangkat isu pentingnya mendirikan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan anak-anak di daerah ini. Dalam sebuah pernyataan, Asti menegaskan bahwa kehadiran LPAI akan menjadi tonggak penting dalam upaya melindungi hak-hak anak dan memberikan mereka lingkungan yang aman dan mendukung. “Pendirian […]

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Infrastruktur jalan di Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan serius bagi Anggota DPRD Kutim, Jimmy, yang menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang belum maksimal meskipun adanya proyek-proyek pembangunan yang telah dilaksanakan. Jimmy menyoroti pentingnya infrastruktur jalan yang baik sebagai fondasi utama dalam mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah ini. “Kualitas infrastruktur jalan bukan hanya soal […]

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kapasitas untuk menentukan siapa yang benar atau salah dalam konflik hubungan industrial. Menurutnya, keputusan akhir mengenai hal tersebut harus ditentukan oleh pengadilan. “DPRD tidak memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang benar atau salah dalam konflik ini. Keputusan tersebut merupakan ranah […]

SANGATTA, ETENSI.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui menegaskan pentingnya menyerahkan konflik hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Menurutnya, PHI adalah lembaga yang memiliki otoritas hukum untuk menyelesaikan sengketa antara pekerja dan perusahaan. “DPRD tidak memiliki wewenang untuk memutuskan atau campur tangan dalam masalah hubungan industrial. Ini adalah domain Pengadilan Hubungan Industrial,” […]

SANGATTA, ETENSI.COM – Tantangan besar terkait pembiayaan untuk pengembangan wilayah di Kutai Timur (Kutim) tengah dihadapi oleh DPRD Kutim. Anggota DPRD Kutim, Jimmy, menegaskan bahwa kesepakatan pembiayaan antara DPRD dan pemerintah merupakan faktor kunci dalam menentukan nasib proyek-proyek pengembangan wilayah yang vital bagi daerah tersebut. Jimmy mengungkapkan bahwa dukungan finansial yang signifikan sangat diperlukan untuk […]

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui menekankan pentingnya mediasi yang efektif dan dialog intensif dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang saat ini terjadi antara karyawan dan manajemen sebuah perusahaan di Kutim. Meski Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim telah berupaya keras menyelesaikan masalah ini dengan memberikan anjuran berdasarkan telaah hukum yang mendalam, […]

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar menegaskan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua program yang telah berjalan di wilayah Kutim. Hal ini, menurutnya, untuk memastikan setiap program dapat memberikan hasil yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Asti menyampaikan bahwa evaluasi ini melibatkan analisis komprehensif mengenai faktor keberhasilan dan kegagalan program-program […]

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui menyoroti perlakuan tidak adil terhadap pekerja berpengalaman yang belum diangkat menjadi karyawan tetap meskipun telah bekerja selama bertahun-tahun. Menurut Yan, banyak pekerja di Kutim yang masih diperlakukan sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) meskipun telah bekerja hingga sembilan tahun, sehingga mereka tidak mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan yang […]