Fraksi AKB Imbau Penmkab Kutim Tingkatkan PAD
- account_circle Redaksi
- calendar_month Jumat, 14 Jun 2024
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Dalam rapat paripurna ke-27 DPRD Kutai Timur (Kutim) yang membahas Nota Penjelasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) memberikan saran penting terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah tersebut.
Mulyana, anggota Fraksi AKB DPRD Kutim, memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun PAD saat ini mencapai Rp352,46 miliar atau sekitar 44,76 persen dari target yang ditetapkan, Mulyana menyoroti perlunya peningkatan yang lebih optimal dengan diversifikasi sumber pendapatan.
“Pendapatan asli daerah kita masih bisa ditingkatkan dengan diversifikasi sumber pendapatan, agar tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan saja,” ungkap Mulyana dalam rapat yang digelar di gedung paripurna DPRD Kutai Timur.
Salah satu langkah strategis yang disoroti oleh Fraksi AKB adalah pengembangan sektor pariwisata. Dengan memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan promosi terhadap potensi wisata lokal, Kutai Timur diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan yang berkontribusi pada PAD.
Mulyana juga menyoroti sektor pertanian dan perikanan sebagai sumber pendapatan yang potensial. Dukungan terhadap petani dan nelayan dengan teknologi modern diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi dan kontribusi terhadap PAD.
Selain itu, Fraksi AKB menekankan pentingnya optimalisasi retribusi dan pajak daerah. Mulyana menyarankan agar dilakukan penertiban dan pembaruan data wajib pajak serta objek retribusi. Dengan data yang lebih akurat, diharapkan penagihan pajak dan retribusi bisa lebih efektif.
Fraksi AKB juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan pembayaran pajak dan kampanye kesadaran pajak di masyarakat sebagai langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan berkala terhadap objek pajak dan retribusi juga disarankan untuk memastikan kepatuhan dan ketepatan pembayaran.
Dalam kesempatan itu, Fraksi AKB menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan PAD. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat keuangan Kabupaten Kutai Timur. Dukungan tersebut juga diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. (Adv/*)
- Penulis: Redaksi
