Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial » 15 Ribu Pekerja Rentan di Kutim Sudah Tercover Program Perlindungan Sosial

15 Ribu Pekerja Rentan di Kutim Sudah Tercover Program Perlindungan Sosial

  • account_circle Redaksi Pojokdigital.co.id
  • calendar_month Kam, 20 Nov 2025

Kutai Timur – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mencatat ribuan pekerja rentan kini telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Disnakertrans Kutim, Roma Malau, menyatakan program ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang bekerja di sektor nonformal.

“Sekitar 15 ribu pekerja sudah masuk dalam program perlindungan. Mereka terdiri dari buruh harian, sopir, pelaku UMKM, dan pekerja mandiri lainnya,” ujarnya.

Roma menambahkan, perlindungan ini diberikan untuk menanggulangi risiko kecelakaan kerja serta memberikan santunan kematian sebesar Rp40 juta bagi ahli waris.

Menurut Roma, program ini tidak hanya membantu meringankan beban sosial masyarakat, tetapi juga menciptakan rasa aman bagi para pekerja yang setiap hari bekerja keras.

“Pemerintah tidak hanya bicara pembangunan fisik, tetapi juga memastikan perlindungan sosial bagi mereka yang berkontribusi dalam perekonomian daerah,” katanya.

Tak hanya itu, Disnakertrans Kutim juga mendorong peran serta pihak swasta dan perusahaan untuk ikut mendukung program ini melalui pembiayaan atau skema kemitraan. Hal ini diharapkan dapat memperluas jangkauan perlindungan bagi tenaga kerja informal di seluruh wilayah Kutim.

Roma menegaskan, keberhasilan program ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan ekosistem kerja yang aman dan berkelanjutan. “Dengan perlindungan yang memadai, pekerja bisa lebih fokus pada produktivitas dan kesejahteraan keluarganya,” tutupnya optimistis.ADV

Loading

  • Penulis: Redaksi Pojokdigital.co.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Novel: Penerimaan Calon Penerima Beasiswa Sesuai Aturan

    Novel: Penerimaan Calon Penerima Beasiswa Sesuai Aturan

    • calendar_month Sel, 16 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 425
    • 0Komentar

    SANGATTA, ETENSI.COM – Anggota DPRD Kutai Timur, Novel menegaskan pentingnya menjalankan program penerimaan calon penerima beasiswa sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Novel mengungkapkan keyakinannya bahwa jika program ini dapat dijalankan dan dipertanggungjawabkan dengan baik, seluruh anggota DPRD akan sepakat untuk mendukungnya. Novel menggarisbawahi bahwa keberhasilan program beasiswa tidak hanya tergantung […]

    Loading

  • DPPKB Kutim Hadiri Gala Dinner Perayaan Harganas ke-31 di Bontang

    DPPKB Kutim Hadiri Gala Dinner Perayaan Harganas ke-31 di Bontang

    • calendar_month Jum, 26 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 835
    • 0Komentar

    Bontang, POJOKDIGITAL.COM – Gala Dinner atau malam puncak perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 31 tingkat Provinsi se Kalimantan Timur (Kaltim) berlangsung meriah. Kegiatan tersebut turut diikuti Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim yang diwakili Plt Sekretaris DPPKB Kutim Mustika didampingi Wakil Ketua TP-PKK Kutim Nurul Karim, Kabid Dalduk DPPKB Herliana, Kabid Ketahanan […]

    Loading

  • Dampak Konflik Hubungan Industrial di Kutim, Yan Sebut DPRD Hanya Berperan sebagai Fasilitator

    Dampak Konflik Hubungan Industrial di Kutim, Yan Sebut DPRD Hanya Berperan sebagai Fasilitator

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 401
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kapasitas untuk menentukan siapa yang benar atau salah dalam konflik hubungan industrial. Menurutnya, keputusan akhir mengenai hal tersebut harus ditentukan oleh pengadilan. “DPRD tidak memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang benar atau salah dalam konflik ini. Keputusan tersebut merupakan ranah […]

    Loading

  • DPRD Kutim Dorong Implementasi Perda dengan Pendekatan Teknis

    DPRD Kutim Dorong Implementasi Perda dengan Pendekatan Teknis

    • calendar_month Rab, 12 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 501
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Jimmy menegaskan komitmennya untuk melanjutkan implementasi Peraturan Daerah (Perda) dengan pendekatan yang lebih teknis guna memastikan efektivitasnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik di daerah tersebut. Dalam sebuah pertemuan yang diadakan di Kantor DPRD Kutai Timur, Jimmy menyoroti pentingnya mengambil langkah-langkah konkret dalam menerapkan […]

    Loading

  • Kawasan Karst Kutim Terancam, DLH Minta Pengawasan Tambang Diperketat

    Kawasan Karst Kutim Terancam, DLH Minta Pengawasan Tambang Diperketat

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Pojokdigital.co.id
    • visibility 303
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan di kawasan karst Sangkulirang–Mangkalihat. Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kutim, Adrian Wahyudi, menegaskan bahwa kawasan karst ini memiliki peran vital sebagai penyimpan air serta habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, sehingga kelestariannya harus dijaga […]

    Loading

  • Fraksi Nasdem Mendukung Langkah Transparansi Keuangan Kabupaten Kutim

    Fraksi Nasdem Mendukung Langkah Transparansi Keuangan Kabupaten Kutim

    • calendar_month Jum, 14 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 425
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Suara dukungan mengalir dari Fraksi Nasdem DPRD Kutai Timur (Kutim) terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menciptakan gambaran yang lebih transparan terkait kinerja keuangan selama tahun 2023. Pernyataan ini disampaikan oleh Ubaldus Badu, salah satu anggota Fraksi Nasdem yang menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di daerah tersebut. […]

    Loading

expand_less