Berita Terkini:
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kabar Parlemen » Pemkab Kutim Berencana Terapkan Pajak 10 Persen di Cafe-Cafe Ubaldus Soroti Pentingnya Sosialisasi dan Konsultasi

Pemkab Kutim Berencana Terapkan Pajak 10 Persen di Cafe-Cafe Ubaldus Soroti Pentingnya Sosialisasi dan Konsultasi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 15 Jul 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Rencana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk menerapkan pajak sebesar 10 persen di cafe-cafe mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari Anggota DPRD Kutim, Ubaldus Badu.

Dalam pandangannya, Badu menegaskan bahwa sosialisasi yang komprehensif serta konsultasi dengan pelaku usaha dan masyarakat sangat penting sebelum kebijakan ini diberlakukan secara penuh.

Badu, yang dikenal sebagai salah satu anggota politik dari Partai Nasdem di Kutim, mengungkapkan bahwa kebijakan ini harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat lokal yang beragam.

Kutim, sebuah daerah yang mayoritas tenaga kerjanya berasal dari luar daerah dan bersifat sementara, menurutnya, memerlukan pendekatan yang sensitif agar tidak memberatkan masyarakat setempat.

“Sosialisasi yang efektif adalah kunci utama dalam menjalankan kebijakan ini dengan baik. Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat dan pengusaha cafe tentang tujuan serta manfaat dari penerapan pajak 10 persen. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti seminar, penyebaran brosur, dan kampanye di media sosial,” ungkap Ubaldus.

Selain itu, Ubaldus menyoroti pentingnya memberikan waktu transisi yang cukup bagi para pengusaha cafe untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini. “Kita perlu memberikan masa uji coba sebelum pemberlakuan penuh, sehingga para pelaku usaha bisa mempersiapkan diri dengan matang,” tegasnya.

Belum lagi, Ubaldus juga menyarankan untuk melakukan studi mendalam tentang kondisi ekonomi masyarakat Kutim guna memahami potensi dampak dari penerapan pajak ini terhadap daya beli mereka. “Analisis pendapatan dan pengeluaran rata-rata masyarakat lokal menjadi krusial dalam memastikan kebijakan ini tidak memberatkan mereka,” paparnya lebih lanjut.

Pada akhir pernyataannya, Ubaldus menekankan perlunya konsultasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha cafe untuk mencari solusi bersama. “Melibatkan mereka dalam proses diskusi dan mendengarkan masukan mereka akan membantu mencapai kesepahaman yang menguntungkan semua pihak,” tambahnya.

Langkah-langkah yang disarankan oleh Badu ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kutai Timur dalam mengimplementasikan kebijakan pajak 10 persen di cafe-cafe dengan lebih efektif dan mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat dan pelaku usaha setempat.

Dengan demikian, diharapkan kebijakan ini dapat berkontribusi positif terhadap pendapatan daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (Adv/*)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Orientasi DPPKB Kutim Perkuat Peran Kader Tekan Stunting

    Orientasi DPPKB Kutim Perkuat Peran Kader Tekan Stunting

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Sul
    • visibility 422
    • 0Komentar

    POJOKDIGITAL.COM – Upaya menekan stunting dan memperkuat ketahanan keluarga terus digencarkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur melalui kegiatan orientasi bagi kader Bina Keluarga Balita (BKB), UPPKA, dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), Selasa (28/4/2026). Bertempat di Hotel Royal Victoria Sangatta, kegiatan ini diikuti puluhan kader dari Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Orientasi […]

  • Pembangunan Infrastruktur di Kutim Masih Terhambat, Yusuf Tegaskan Sinergi Diperlukan

    Pembangunan Infrastruktur di Kutim Masih Terhambat, Yusuf Tegaskan Sinergi Diperlukan

    • calendar_month Rabu, 12 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 496
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Proyek pembangunan infrastruktur di Kutai Timur (Kutim) mengalami kendala yang signifikan, seperti yang diungkapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Yusuf T Silambi. Dalam pernyataannya, Yusuf menyuarakan kekhawatirannya terhadap lambatnya progres pembangunan pelabuhan dan jembatan, yang sejatinya menjadi infrastruktur penting untuk meningkatkan konektivitas dan perekonomian daerah. Yusuf menyoroti bahwa meskipun […]

  • Sedimen Menumpuk di Jalan Yos Sudarso I hingga IV, Camat Sangatta Utara Dorong Normalisasi Drainase

    Sedimen Menumpuk di Jalan Yos Sudarso I hingga IV, Camat Sangatta Utara Dorong Normalisasi Drainase

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 67
    • 0Komentar

    SANGATTA – Pengalaman pahit saat bencana banjir besar menerjang wilayah Sangatta pada tahun 2022 silam menjadi pengingat penting bagi pemerintah setempat untuk membenahi tata kelola saluran air di kawasan perkotaan. Keberadaan jaringan drainase yang berfungsi optimal dinilai sangat krusial agar genangan air tidak bertahan terlalu lama ketika curah hujan sedang tinggi. Camat Sangatta Utara, Hasdiah, […]

  • Kendala Ketersediaan Guru Tambahan Menjadi Fokus Utama DPRD Kutim

    Kendala Ketersediaan Guru Tambahan Menjadi Fokus Utama DPRD Kutim

    • calendar_month Selasa, 16 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 569
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Leni Angriani, menyoroti kendala yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan guru tambahan di wilayah tersebut. Dalam pertemuan yang digelar di gedung DPRD, Leni Angriani mengungkapkan bahwa permintaan akan guru tambahan di sekolah-sekolah di Kutim semakin meningkat, sementara ketersediaan guru masih menjadi masalah utama […]

  • Yan Ipui: Pengadilan Hubungan Industrial Adalah Solusi Terbaik untuk Konflik Ketenagakerjaan di Kutim

    Yan Ipui: Pengadilan Hubungan Industrial Adalah Solusi Terbaik untuk Konflik Ketenagakerjaan di Kutim

    • calendar_month Senin, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 570
    • 0Komentar

    SANGATTA, ETENSI.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui menegaskan pentingnya menyerahkan konflik hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Menurutnya, PHI adalah lembaga yang memiliki otoritas hukum untuk menyelesaikan sengketa antara pekerja dan perusahaan. “DPRD tidak memiliki wewenang untuk memutuskan atau campur tangan dalam masalah hubungan industrial. Ini adalah domain Pengadilan Hubungan Industrial,” […]

  • Fraksi Demokrat Minta Evaluasi Tuntas terhadap Kinerja BUMD untuk Optimalisasi Pendapatan Daerah

    Fraksi Demokrat Minta Evaluasi Tuntas terhadap Kinerja BUMD untuk Optimalisasi Pendapatan Daerah

    • calendar_month Jumat, 14 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 563
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim) mengeluarkan pernyataan yang mendesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini mengemuka setelah realisasi PAD pada tahun 2023 menunjukkan angka yang dianggap kurang optimal oleh anggota fraksi ini. Muhammad Amin, anggota Fraksi Partai […]

expand_less