Berita Terkini:
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial » Pemerintah Batu Ampar Usulkan Perubahan 14 Ribu Hektare Kawasan Hutan Jadi APL

Pemerintah Batu Ampar Usulkan Perubahan 14 Ribu Hektare Kawasan Hutan Jadi APL

  • account_circle Redaksi Pojokdigital.co.id
  • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kutai Timur – Pemerintah Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), terus mendorong revisi tata ruang guna mendukung pembangunan wilayah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengajuan perubahan status kawasan hutan menjadi Area Penggunaan Lain (APL) seluas 14 ribu hektare.

Namun hingga kini, hanya sekitar 700 hektare yang disetujui oleh pihak berwenang.

Camat Batu Ampar, Suriansyah, menyatakan bahwa luas lahan yang disetujui tersebut masih jauh dari kebutuhan pembangunan daerah.

“Dari 14 ribu hektare yang kita ajukan, baru 700 hektare yang keluar. Tentu ini sangat terbatas untuk pengembangan wilayah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa lahan yang cukup luas sangat dibutuhkan untuk memperkuat infrastruktur, pemukiman, dan sektor ekonomi masyarakat.

Menurut Suriansyah, status kawasan hutan yang terlalu luas membuat banyak desa di Batu Ampar tidak bisa memanfaatkan lahan secara optimal.

Dengan adanya APL tambahan, masyarakat dapat mengembangkan usahanya, membangun fasilitas umum, atau menata permukiman tanpa khawatir melanggar aturan lingkungan.

Pemerintah kecamatan berencana terus memperjuangkan revisi tata ruang agar porsi APL di Batu Ampar dapat meningkat.

Suriansyah menekankan pentingnya keseimbangan antara konservasi lingkungan dan kebutuhan pembangunan masyarakat. Ia berharap koordinasi yang intensif dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait dapat mempercepat proses persetujuan dan memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Langkah ini dinilai sebagai strategi penting untuk memastikan pembangunan di Batu Ampar dapat berjalan selaras dengan kebutuhan warga dan pemanfaatan sumber daya lahan yang lebih efektif.ADV

  • Penulis: Redaksi Pojokdigital.co.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Fraksi PDI Perjuangan Soroti Pendapatan Daerah yang Melebihi Target

    Fraksi PDI Perjuangan Soroti Pendapatan Daerah yang Melebihi Target

    • calendar_month Jumat, 14 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 622
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – DPRD Kutai Timur (Kutim) tengah memperoleh sorotan publik setelah Fraksi PDI Perjuangan mengajukan permintaan untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci terkait realisasi pendapatan daerah yang melebihi target pada tahun 2023. Hal ini terjadi setelah angka realisasi pendapatan daerah mencapai angka yang mengesankan, yaitu sebesar Rp8,59 triliun atau sekitar 104,13 persen dari target yang […]

  • Asti Mazar Bulang dan LPAI Berkolaborasi Sosialisasi Perlindungan Anak di Kutai Timur

    Asti Mazar Bulang dan LPAI Berkolaborasi Sosialisasi Perlindungan Anak di Kutai Timur

    • calendar_month Senin, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 572
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Asti Mazar Bulang, Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur (Kutim), mengumumkan kemitraan strategis dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Langkah ini melibatkan sosialisasi di 18 kecamatan di Kutim, mencakup berbagai aspek hak-hak anak dan upaya pencegahan terhadap kekerasan serta pelecehan. Asti Mazar Bulang […]

  • Fraksi PDI DPRD Kutim Mendorong Transparansi Keuangan yang Lebih Baik

    Fraksi PDI DPRD Kutim Mendorong Transparansi Keuangan yang Lebih Baik

    • calendar_month Jumat, 14 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 585
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Timur (Kutim), Siang Geah, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketiadaan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur. Siang Geah menekankan bahwa hal ini melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 298, […]

  • Ekraf Kutim Tersendat: Program Banyak Dipangkas, Kreativitas Lokal Terancam Melambat

    Ekraf Kutim Tersendat: Program Banyak Dipangkas, Kreativitas Lokal Terancam Melambat

    • calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Pojokdigital.co.id
    • visibility 550
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Bukan karena gagasan yang kurang, tetapi karena “tenaga” yang tak tersedia. Begitulah kondisi sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun ini. Dengan anggaran yang terpangkas signifikan, Bidang Ekonomi Kreatif (Ekraf) Dispar Kutim terpaksa menyisihkan banyak program teknis dan hanya menjalankan kegiatan yang dianggap paling mendesak. Kepala Bidang Ekraf Dispar Kutim, […]

  • Dampak Konflik Hubungan Industrial di Kutim, Yan Sebut DPRD Hanya Berperan sebagai Fasilitator

    Dampak Konflik Hubungan Industrial di Kutim, Yan Sebut DPRD Hanya Berperan sebagai Fasilitator

    • calendar_month Senin, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 515
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kapasitas untuk menentukan siapa yang benar atau salah dalam konflik hubungan industrial. Menurutnya, keputusan akhir mengenai hal tersebut harus ditentukan oleh pengadilan. “DPRD tidak memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang benar atau salah dalam konflik ini. Keputusan tersebut merupakan ranah […]

  • Dinsos Kutim Tepis Data Kemiskinan yang Dirilis Pemerintah Pusat

    Dinsos Kutim Tepis Data Kemiskinan yang Dirilis Pemerintah Pusat

    • calendar_month Jumat, 2 Des 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 573
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi salah satu daerah yang memiliki angka kemiskinan ekstrem. Hal tersebut berdasarkan data yang dirilis oleh pemerintah pusat terkait angka kemiskinan. Menanggapi hal tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) menepis data yang disampaikan pemerintah pusat soal angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Kabag Pemberdayaan Sosial Dinsos Kutim, […]

expand_less