Fraksi Golkar Serukan Pengawasan Ketat Belanja Modal Rp3,20 Triliun, Prioritaskan Kualitas Pembangunan

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di Kutai Timur (Kutim) mengeluarkan pernyataan tegas mengenai pengawasan belanja modal daerah yang telah mencapai angka fantastis, yakni Rp3,20 triliun. Anggota Fraksi Golkar, Maswar, menilai bahwa angka ini adalah tanda positif bagi perkembangan infrastruktur di Kutim. Namun, dia juga memberikan catatan penting mengenai perlunya pengawasan yang lebih teliti dan komprehensif.

Maswar mengungkapkan bahwa meskipun realisasi belanja modal ini sangat mengesankan, pengawasan yang ketat dan mendetail adalah hal yang tidak bisa diabaikan. “Pengawasan yang komprehensif harus meliputi dua aspek utama: kuantitas dan kualitas sesuai standar yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, pengawasan ini sangat penting terutama terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab atas proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan gedung, jalan, jaringan, dan irigasi.

Dia menekankan bahwa pengawasan yang baik bukan hanya memastikan anggaran digunakan dengan efisien, tetapi juga menjamin bahwa hasil akhir dari pembangunan tersebut bisa dinikmati dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kutim. “Tanpa pengawasan yang tepat, risiko penyimpangan dan penurunan kualitas pembangunan sangat mungkin terjadi,” tambahnya.

Maswar juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. “Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan teliti sejak awal perencanaan hingga proyek selesai,” kata Maswar. Dengan demikian, SKPD diharapkan bisa menghindari potensi kesalahan dan penyalahgunaan anggaran.

Fraksi Golkar, lanjut Maswar, berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas. “Kami akan mengawal proses penggunaan belanja modal secara transparan dan akuntabel,” tegasnya. Komitmen ini, menurutnya, adalah demi tercapainya kemajuan berkelanjutan yang benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kutim.

Penekanan pada pengawasan ini muncul di tengah realisasi belanja modal yang mencapai Rp3,20 triliun, yang dianggap sebagai momentum penting untuk memperbaiki dan memperketat sistem pengawasan. Tujuannya jelas: agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dengan semangat yang tinggi, Fraksi Golkar Kutim berharap bahwa peningkatan pengawasan ini bisa menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah, menjamin akuntabilitas penggunaan dana, dan memastikan bahwa semua pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. (Adv/*)