Kejar Akurasi Data Tumbuh Kembang Anak, Dinkes Kutim Gandeng Disdik hingga Kunjungan Rumah
- account_circle Redaksi
- calendar_month Minggu, 13 Sep 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SANGATTA – Penanganan persoalan gizi pada anak di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini ditargetkan berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran melalui sistem pendataan yang komprehensif. Guna merangkul seluruh bayi dan balita yang belum terdata di dalam sistem kesehatan daerah, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim resmi mengintegrasikan metode pemantauan ke dalam tiga klaster layanan sekaligus.
Kepala Dinkes Kutim, Dr. Hj. Yuwana Sri Kurniawati, M.Si., menjelaskan bahwa strategi ini sengaja dirancang karena tingkat keaktifan tiap keluarga dalam mengunjungi Posyandu sangat bervariasi. Oleh sebab itu, tenaga kesehatan di lapangan kini diinstruksikan untuk melakukan pendekatan jemput bola dengan menyambangi langsung kediaman warga yang anaknya absen dari jadwal pemeriksaan rutin.
“Jadi kita tidak hanya menunggu anak datang, tetapi petugas juga aktif mencari dan memantau anak yang belum diperiksa,” ujar Yuwana.
Kunjungan langsung dari rumah ke rumah serta layanan Posyandu tersebut diposisikan sebagai klaster pertama dalam skema perluasan pemantauan ini. Selanjutnya, cakupan pengawasan diperkuat melalui klaster kedua yang menyasar lingkungan sekolah lewat kolaborasi bersama Dinas Pendidikan setempat, dengan memfokuskan pemeriksaan pada anak berusia hingga lima tahun.
Adapun klaster ketiga dijalankan secara terpadu di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui skema ini, setiap anak yang datang untuk keperluan berobat, imunisasi, maupun layanan medis lainnya akan otomatis menjalani pemeriksaan tumbuh kembang.
Dalam setiap sesi pemeriksaan di ketiga klaster tersebut, terdapat empat indikator fisik utama yang diukur oleh petugas, meliputi berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, serta lingkar lengan atas. Seluruh rekam medis dari pengukuran ini nantinya dijadikan acuan utama oleh pemerintah daerah untuk memetakan kondisi kesehatan balita secara menyeluruh di lapangan.(Adv)
- Penulis: Redaksi
