Berita Terkini:
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kabar Parlemen » Fraksi PDI Soroti Kekurangan Informasi dan Beri Apresiasi Capaian Keuangan Daerah Kutim

Fraksi PDI Soroti Kekurangan Informasi dan Beri Apresiasi Capaian Keuangan Daerah Kutim

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 14 Jun 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Timur (Kutim) secara tegas menyoroti kekurangan informasi yang terdapat dalam Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah terbaru. Dalam rapat sidang paripurna ke-27, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutim, Siang Geah menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta pembangunan di Kutim.

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kekurangan informasi yang cukup signifikan terkait realisasi dan capaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Nota Pengantar Raperda yang ditinjau. “Kita minta agar informasi yang lebih rinci terkait realisasi dan capaian target dari masing-masing OPD dilengkapi dalam dokumentasi tersebut. Fraksi ini meyakini bahwa informasi ini sangat penting untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa depan.,” katanya.

Dalam pernyataan resminya, Siang Geah juga memberikan apresiasi terhadap predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui BPK perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) atas laporan keuangan daerah.

Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan juga mencatat adanya temuan yang perlu diperbaiki di beberapa OPD, yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Pandangan yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Kutim. Hal ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang,” harapnya.

Reaksi terhadap temuan Fraksi PDI Perjuangan mencerminkan kebutuhan akan pemantauan yang lebih ketat terhadap kinerja OPD dan keinginan untuk memperbaiki transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan dengan efisien dan efektif demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Adv/*)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jimmy Dorong Kepastian Hukum dan Regulasi Tegas dalam Pemekaran Wilayah Kutim

    Jimmy Dorong Kepastian Hukum dan Regulasi Tegas dalam Pemekaran Wilayah Kutim

    • calendar_month Senin, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 522
    • 0Komentar

    SANGATTA, ETENAI.COM – Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kutai Timur (Kutim), Anggota DPRD Kutim, Jimmy mengemukakan urgensi regulasi yang jelas dan kepastian hukum dalam proses pemekaran wilayah. Melalui pernyataannya yang penuh semangat, Jimmy menggarisbawahi bahwa pemekaran wilayah bukan sekadar pemindahan batas administratif, tetapi sebuah langkah strategis yang harus diiringi dengan […]

  • Disperindag Kutim Ubah Strategi Pembangunan Manufaktur Berbasis Riset dan RPIK

    Disperindag Kutim Ubah Strategi Pembangunan Manufaktur Berbasis Riset dan RPIK

    • calendar_month Selasa, 13 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 70
    • 0Komentar

    SANGATTA – Evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran bantuan peralatan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) tengah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Langkah pembenahan ini diambil menyusul ditemukannya sejumlah bantuan mesin berteknologi tinggi pada masa lalu yang gagal beroperasi akibat ketidaksiapan infrastruktur pendukung di lapangan. Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Timur, […]

  • Kadis PPKB : Data Stunting Yang Ideal adalah Bisa Dilacak By Name By Address

    Kadis PPKB : Data Stunting Yang Ideal adalah Bisa Dilacak By Name By Address

    • calendar_month Kamis, 25 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 905
    • 0Komentar

    Sangatta, POJOKDIGITAL.COM – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) Achmad Junaidi B, menyampaikan pihaknya, tengah menggodok data angka stunting secara internal tim pelaksana TPPS atau Tim Percepatan Penurunan Stunting dan berencana koordinasi dengan menemui tim Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan RI di Jakarta bersama tim bidang terkait di Dinkes […]

  • Yan Ipui Menguatkan Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Konflik Hubungan Industrial

    Yan Ipui Menguatkan Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Konflik Hubungan Industrial

    • calendar_month Senin, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 625
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Konflik hubungan industrial di Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan utama dengan pernyataan tegas dari Anggota DPRD Kutim, Yan Ipui yang menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menangani masalah tersebut secara langsung. Pernyataan ini menggarisbawahi batasan yang jelas mengenai peran DPRD dalam penyelesaian perselisihan antara perusahaan dan pekerja di sektor industri. Yan […]

  • Menyoroti Kesejahteraan Anak, Asti: Tanggung Jawab Sosial Prioritas Utama

    Menyoroti Kesejahteraan Anak, Asti: Tanggung Jawab Sosial Prioritas Utama

    • calendar_month Selasa, 16 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 834
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar menegaskan menggarisbawahi betapa pentingnya memprioritaskan kesejahteraan anak dalam segala kegiatan, menegaskan bahwa tanggung jawab sosial harus menjadi fokus utama daripada sekadar pencarian keuntungan finansial.   Dalam pernyataan yang disampaikan secara eksklusif kepada media, Asti menyoroti bahwa anak-anak adalah aset berharga bangsa yang harus […]

  • Yan Ipui: Pengadilan Hubungan Industrial Adalah Solusi Terbaik untuk Konflik Ketenagakerjaan di Kutim

    Yan Ipui: Pengadilan Hubungan Industrial Adalah Solusi Terbaik untuk Konflik Ketenagakerjaan di Kutim

    • calendar_month Senin, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 570
    • 0Komentar

    SANGATTA, ETENSI.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui menegaskan pentingnya menyerahkan konflik hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Menurutnya, PHI adalah lembaga yang memiliki otoritas hukum untuk menyelesaikan sengketa antara pekerja dan perusahaan. “DPRD tidak memiliki wewenang untuk memutuskan atau campur tangan dalam masalah hubungan industrial. Ini adalah domain Pengadilan Hubungan Industrial,” […]

expand_less