Jimmy Dorong Kepastian Hukum dan Regulasi Tegas dalam Pemekaran Wilayah Kutim
- account_circle Redaksi
- calendar_month Senin, 15 Jul 2024
- print Cetak
SANGATTA, ETENAI.COM – Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kutai Timur (Kutim), Anggota DPRD Kutim, Jimmy mengemukakan urgensi regulasi yang jelas dan kepastian hukum dalam proses pemekaran wilayah.
Melalui pernyataannya yang penuh semangat, Jimmy menggarisbawahi bahwa pemekaran wilayah bukan sekadar pemindahan batas administratif, tetapi sebuah langkah strategis yang harus diiringi dengan kerangka hukum yang kokoh.
“Pemekaran wilayah harus mematuhi regulasi yang ada serta memastikan adanya kepastian hukum terkait aspek-aspek seperti hukum teritorial dan pengelolaan sumber daya,” ujar Jimmy.
Pemekaran wilayah tersebut Jimmy meyakini dapat membawa perubahan signifikan terhadap berbagai sektor, mulai dari perpajakan hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa tanpa regulasi yang jelas, proses ini berpotensi menimbulkan konflik hukum dan ambiguitas yang dapat menghambat pembangunan di masa mendatang.
“Aspek hukum teritorial adalah salah satu fokus utama. Ini mencakup pembagian wilayah administratif, batas-batas hukum, dan kewenangan pemerintah di wilayah baru yang terbentuk. Kejelasan dalam hal ini sangat penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jimmy juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya dan pemanfaatan potensi wilayah yang baru. Ia menekankan bahwa regulasi yang jelas diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta yang akan berperan dalam pengembangan wilayah tersebut.
Mendapatkan dukungan dari sejumlah anggota DPRD lainnya, Jimmy berkomitmen untuk bekerja sama dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan realitas di lapangan.
“Kita percaya bahwa dengan regulasi yang kokoh, proses pemekaran wilayah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah secara keseluruhan,” harapnya.
Dalam pernyataan penutupnya, Jimmy menegaskan bahwa regulasi yang jelas dan kepastian hukum bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi merupakan fondasi bagi masa depan Kutai Timur yang lebih baik dan lebih terstruktur. “Kami akan memastikan bahwa pemekaran wilayah ini benar-benar memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat,” tutup Jimmy dengan optimisme. (Adv/*)
- Penulis: Redaksi
