Potensi Kebangkrutan Kontraktor, Asti: DPRD Kutim Siap Ambil Langkah Konkret
- account_circle Redaksi
- calendar_month Senin, 15 Jul 2024
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar mengungkapkan kekhawatiran terhadap potensi kebangkrutan kontraktor akibat keterlambatan proyek pembangunan di wilayah tersebut.
Asti menekankan pentingnya menangani masalah ini untuk melindungi kepentingan kontraktor dan masyarakat yang terdampak serta memastikan keberlanjutan pembangunan di Kutim.
Asti menyatakan bahwa DPRD Kutim siap mengambil langkah-langkah konkret guna menyelesaikan permasalahan ini. Salah satu langkah yang akan diambil adalah mengkaji dan memperbaiki sistem pembayaran kepada kontraktor.
“DPRD Kutim akan memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu sesuai dengan kemajuan proyek. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial yang mungkin dihadapi oleh kontraktor akibat keterlambatan pembayaran,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Kutim juga berencana memperkuat mekanisme pengawasan dan monitoring terhadap proyek-proyek pembangunan. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi keterlambatan atau masalah lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan kontraktor. DPRD Kutim akan bekerja sama dengan instansi terkait dan kontraktor dalam hal pelaporan kemajuan proyek secara berkala.
Lebih lanjut, Asti menjelaskan bahwa DPRD Kutim akan menginisiasi pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa proyek yang efektif dan efisien. Hal ini dilakukan agar kontraktor dapat menyelesaikan masalah dengan pihak-pihak terkait tanpa harus melalui proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya besar.
Asti Mazar juga menegaskan pentingnya forum diskusi rutin antara kontraktor, Pemerintah Kutim, dan pihak terkait lainnya. Forum ini bertujuan untuk mendengarkan langsung permasalahan yang dihadapi kontraktor dan mencari solusi bersama.
“Dengan adanya komunikasi yang baik, kita dapat memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kontraktor sehingga bisa menemukan solusi yang tepat,” tambahnya.
DPRD Kutim berharap, dengan langkah-langkah ini, dapat melindungi kepentingan kontraktor dan masyarakat yang terdampak, serta memastikan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.
“DPRD Kutim berkomitmen untuk menjadi bagian aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kutim,” tegas Asti Mazar.
Melalui upaya-upaya ini, diharapkan proyek-proyek pembangunan dapat berjalan lebih lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kutai Timur. (Adv/*)
- Penulis: Redaksi
