Berita Terkini:
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial » Idham Tegaskan ARG Wajib Diterapkan Semua OPD: Bukan Hanya Urusan DP3A

Idham Tegaskan ARG Wajib Diterapkan Semua OPD: Bukan Hanya Urusan DP3A

  • account_circle Redaksi Pojokdigital.co.id
  • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kutai Timur — Komitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan kembali menjadi perhatian utama dalam Forum Group Discussion (FGD) Anggaran Responsif Gender (ARG) yang digelar di Hotel Royal Victoria.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutim, Idham Cholid, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi ARG tidak bisa bertumpu pada satu instansi saja.

Menurutnya, masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum memahami konsep ARG secara utuh. Kesalahan yang paling umum adalah menganggap ARG hanya menyangkut program untuk perempuan.

Padahal, Idham menjelaskan, ARG dirancang untuk memastikan setiap kelompok masyarakat—termasuk anak, lansia, penyandang disabilitas, hingga kelompok rentan lainnya—mendapatkan akses layanan publik yang adil.

“ARG bukan tanggung jawab DP3A saja. Semua OPD wajib mengintegrasikannya dalam proses perencanaan. Kita harus melihat siapa yang aksesnya masih terbatas, dan itu yang diprioritaskan,” tegasnya.

Idham menilai bahwa tanpa perspektif gender dalam penyusunan anggaran, ketimpangan layanan akan terus terjadi. Ia mencontohkan sejumlah kegiatan dinas yang secara tidak sadar hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara kelompok lain terabaikan.

“Keadilan anggaran itu bukan soal besar atau kecilnya alokasi, tapi bagaimana anggaran digunakan untuk menjawab kebutuhan yang tepat,” ujarnya.

Idham juga mengingatkan bahwa regulasi terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dan ARG kini semakin kuat. Dengan adanya mekanisme evaluasi dari Inspektorat maupun BPKAD, setiap OPD dituntut lebih serius menerapkan prinsip inklusivitas dalam penyusunan program dan kegiatan.

Melalui forum diskusi ini, Idham berharap seluruh OPD dapat memahami bahwa ARG bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi instrumen penting untuk menekan ketimpangan dan memastikan pembangunan di Kutai Timur benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.ADV

  • Penulis: Redaksi Pojokdigital.co.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lonjakan Kasus AIDS di Kutim Capai 168 Orang, Mahyunadi Ajak Semua Pihak Perkuat Pencegahan

    Lonjakan Kasus AIDS di Kutim Capai 168 Orang, Mahyunadi Ajak Semua Pihak Perkuat Pencegahan

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 11
    • 0Komentar

    SANGATTA – Peninjauan yang dilakukan baru-baru ini ke sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di kawasan pinggir jalan kembali menguak fakta lapangan yang mengkhawatirkan terkait penyebaran penyakit menular. Dari kegiatan penelusuran tersebut, ditemukan lagi dua orang yang terindikasi positif mengidap HIV/AIDS dan belum masuk ke dalam rekapitulasi data resmi daerah. Realita di lapangan ini dipandang oleh […]

  • Tantangan Ketersediaan Guru Tambahan, Langkah Solusi dari Anggota DPRD Kutim

    Tantangan Ketersediaan Guru Tambahan, Langkah Solusi dari Anggota DPRD Kutim

    • calendar_month Selasa, 16 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 591
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kutai Timur, Leni Angriani, mengakui adanya tantangan serius terkait ketersediaan guru tambahan di sekolah-sekolah daerah ini. Dalam pertemuan terbaru, Leni menyampaikan bahwa kebutuhan akan guru tambahan menjadi kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di tengah kondisi zonasi yang mempengaruhi banyak siswa. “Situasi saat ini membutuhkan respons cepat dan solusi yang […]

  • Dampak Konflik Hubungan Industrial di Kutim, Yan Sebut DPRD Hanya Berperan sebagai Fasilitator

    Dampak Konflik Hubungan Industrial di Kutim, Yan Sebut DPRD Hanya Berperan sebagai Fasilitator

    • calendar_month Senin, 15 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 489
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kapasitas untuk menentukan siapa yang benar atau salah dalam konflik hubungan industrial. Menurutnya, keputusan akhir mengenai hal tersebut harus ditentukan oleh pengadilan. “DPRD tidak memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang benar atau salah dalam konflik ini. Keputusan tersebut merupakan ranah […]

  • Kebutuhan Terus Bertambah, Disdik Kutim Pastikan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tak Pernah Terhenti

    Kebutuhan Terus Bertambah, Disdik Kutim Pastikan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tak Pernah Terhenti

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Pojokdigital.co.id
    • visibility 385
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Kutai Timur dipastikan akan terus berjalan tanpa henti. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Mulyono, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan merupakan proses berkelanjutan yang tidak bisa dianggap selesai hanya karena kondisi saat ini terlihat memadai. Mulyono menjelaskan bahwa meskipun sebagian besar sekolah di Kutim […]

  • Visi Bersama “Kutim Maju 2024” Demokrat dan Gerindra Resmi Berkoalisi

    Visi Bersama “Kutim Maju 2024” Demokrat dan Gerindra Resmi Berkoalisi

    • calendar_month Selasa, 30 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 794
    • 0Komentar

    Partai Demokrat dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) secara resmi mengumumkan pembentukan koalisi untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kutai Timur (Kutim) 2024. Kedua partai besar ini sepakat mengusung slogan “Kutim Maju 2024” sebagai visi bersama untuk membawa perubahan dan kemajuan di Kutim. 0 pembaca

  • Tak Semua Wilayah Bisa Diasuransikan, DTPHP Kutim Tetap Dampingi Petani Rawan Banjir

    Tak Semua Wilayah Bisa Diasuransikan, DTPHP Kutim Tetap Dampingi Petani Rawan Banjir

    • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Pojokdigital.co.id
    • visibility 346
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam memberikan perlindungan bagi petani melalui program asuransi pertanian masih menemui hambatan di lapangan. Meski program tersebut diharapkan mampu menjadi penyangga ekonomi petani ketika mengalami gagal panen, tidak semua wilayah bisa terakomodasi dalam skema asuransi yang disediakan. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kutim, […]

expand_less