Berita Terkini:
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kabar Parlemen » Fraksi PDI Soroti Kekurangan Informasi dan Beri Apresiasi Capaian Keuangan Daerah Kutim

Fraksi PDI Soroti Kekurangan Informasi dan Beri Apresiasi Capaian Keuangan Daerah Kutim

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 14 Jun 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Timur (Kutim) secara tegas menyoroti kekurangan informasi yang terdapat dalam Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah terbaru. Dalam rapat sidang paripurna ke-27, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutim, Siang Geah menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta pembangunan di Kutim.

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kekurangan informasi yang cukup signifikan terkait realisasi dan capaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Nota Pengantar Raperda yang ditinjau. “Kita minta agar informasi yang lebih rinci terkait realisasi dan capaian target dari masing-masing OPD dilengkapi dalam dokumentasi tersebut. Fraksi ini meyakini bahwa informasi ini sangat penting untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa depan.,” katanya.

Dalam pernyataan resminya, Siang Geah juga memberikan apresiasi terhadap predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui BPK perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) atas laporan keuangan daerah.

Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan juga mencatat adanya temuan yang perlu diperbaiki di beberapa OPD, yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Pandangan yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Kutim. Hal ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang,” harapnya.

Reaksi terhadap temuan Fraksi PDI Perjuangan mencerminkan kebutuhan akan pemantauan yang lebih ketat terhadap kinerja OPD dan keinginan untuk memperbaiki transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan dengan efisien dan efektif demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Adv/*)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sisa Waktu Efektif Tiga Bulan, Bupati Ardiansyah Sulaiman Optimistis Serapan P-APBD Kutim 2026 Maksimal

    Sisa Waktu Efektif Tiga Bulan, Bupati Ardiansyah Sulaiman Optimistis Serapan P-APBD Kutim 2026 Maksimal

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 55
    • 0Komentar

    SANGATTA – Waktu efektif yang tersisa sekitar tiga bulan menjelang penutupan tahun anggaran tidak menyurutkan keyakinan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam memaksimalkan serapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Seluruh program kerja yang telah disusun diyakini mampu dieksekusi tepat waktu, terlebih kegiatan yang bersumber dari anggaran murni sebelumnya juga […]

  • Lahan Belum Dihibahkan ke Daerah, Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Kutim Masih Andalkan APBN

    Lahan Belum Dihibahkan ke Daerah, Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Kutim Masih Andalkan APBN

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 53
    • 0Komentar

    SANGATTA – Fokus program transmigrasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) saat ini tidak lagi diarahkan untuk mendatangkan penduduk baru dari luar daerah, melainkan memprioritaskan pemberdayaan serta penguatan fasilitas bagi warga transmigran yang telah menetap. Namun, upaya penataan kawasan tersebut masih menemui dinamika terkait pembagian wewenang pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah akibat status aset lahan […]

  • Kendala Ketersediaan Guru Tambahan Menjadi Fokus Utama DPRD Kutim

    Kendala Ketersediaan Guru Tambahan Menjadi Fokus Utama DPRD Kutim

    • calendar_month Selasa, 16 Jul 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 569
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Leni Angriani, menyoroti kendala yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan guru tambahan di wilayah tersebut. Dalam pertemuan yang digelar di gedung DPRD, Leni Angriani mengungkapkan bahwa permintaan akan guru tambahan di sekolah-sekolah di Kutim semakin meningkat, sementara ketersediaan guru masih menjadi masalah utama […]

  • Kasus ISPA di Sangatta Mulai Meningkat Akibat Asap, Dinkes Kutim Siagakan 101.250 Masker Gratis

    Kasus ISPA di Sangatta Mulai Meningkat Akibat Asap, Dinkes Kutim Siagakan 101.250 Masker Gratis

    • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    SANGATTA – Peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang mulai terdeteksi di wilayah Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan menyusul munculnya paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Selain kedua kecamatan tersebut, warga yang bermukim di kawasan lain yang turut dilanda titik api juga diminta untuk memperketat […]

  • Realisasi Belanja Daerah Capai 84,18 Persen Menjadi Bukti Komitmen Pembangunan Berkelanjutan di Kutim 

    Realisasi Belanja Daerah Capai 84,18 Persen Menjadi Bukti Komitmen Pembangunan Berkelanjutan di Kutim 

    • calendar_month Jumat, 14 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 562
    • 0Komentar

    SANGATTA, POJOKDIGITAL.COM – Dalam sebuah langkah signifikan yang mencerminkan dedikasi terhadap pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) berhasil mencatatkan realisasi belanja daerah sebesar Rp7,54 triliun pada tahun anggaran 2023. Angka ini mewakili 84,18 persen dari total anggaran belanja yang dianggarkan, yakni Rp8,96 triliun. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi sebuah refleksi dari visi […]

  • Dari Pengawasan Sanitasi Depo Air hingga Sertifikasi Halal, Ini Strategi Disperindag Kutim Kawal Mutu IKM

    Dari Pengawasan Sanitasi Depo Air hingga Sertifikasi Halal, Ini Strategi Disperindag Kutim Kawal Mutu IKM

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 59
    • 0Komentar

    SANGATTA – Keamanan konsumsi harian masyarakat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi perhatian serius pemerintah daerah melalui pengawasan ketat terhadap operasional depo air minum isi ulang serta produk olahan rumahan. Setiap enam bulan sekali, kelayakan higienis dan mutu produksi usaha lokal tersebut dievaluasi secara menyeluruh guna memastikan produk yang beredar di pasaran benar-benar aman dikonsumsi […]

expand_less